AEPI: Indonesia Pasar Infrastruktur Global

Tapi, kata dia,  di era Jokowi semua itu menemukan momentumnya. Karena pemerintahan Jokowi punya pemikiran yang sama dengan logika krisis itu. Sehingga muncullah rencana untuk merealisasikan sekitar 25 sampai 300 miliar dolar AS untuk rencana infrastruktur di Indonesia antara 2014-2019.

“Dan, itu angka besar, 500 ribu triliun lebih yang direncanakan oleh Indonesia. Itu sejalan dengan pemerintahan global,” ucapnya.

Bahkan, sebut dia lagi, bank dunia juga mengatakan hal yang sama dalam makalah-makalah mereka. Berbagai lembaga internasional juga memperlihatkan hal yang sama terhadap Indonesia dalam program infrastruktur.

“Sehingga ini sebetulnya bukan rencana kita kalau mau dipahami secara baik. Ini adalah rencana internasional untuk menjadikan Indonesia sebagai pasar infrastruktur global,” tukas Daeng.

Maka, ungkap dia,  munculnya jalan tol, mega proyek listrik 35.000 mega watt,  kereta cepat pelabuhan, dan sebagainya itu karena rencana global untuk mengirimkan investasi. Maka, muncullah dua skema. Satu skema melalui negara dan skema swasta langsung.

Skema negara itu melalui utang, dan skema swasta melalui investasi. Skema Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena milik negara, melalui utang juga.

“Maka muncullah dua proplem di kita, yakni utang negara membesar, utang BUMN juga membesar untuk membiayai infrastruktur ini,” kata Deang.

Namun, ada masalah tambahan ketika Indonesia menggunakan sumber dana internasional atau utang untuk membiayai infrastruktur. Maka, belanjanya pemberi utang yang menentukan.

Itulah, kata Deang, yang terjadi dalam mega proyek listrik 35.000 mega watt, belanjanya ditentukan oleh pemberi utang. Yakni, pembeli pembangkit dan besi baja.

Lihat juga...