Agus Rahardjo: Cegah Korupsi, KPK Dampingi 22 Provinsi

JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo melaporkan bahwa sepanjang tahun 2017 pihaknya telah melakukan pendampingan dan juga supervisi di 22 provinsi termasuk di dalamnya 280 kota atau kabupaten di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan secara langsung oleh Agus Rahardjo pada saat acara “Konferensi Pers Kinerja KPK Tahun 2017” di Gedung KPK Jakarta.

Menurut Agus Rahardjo, salah satu tujuan pendampingan yang dilakukan oleh pihak KPK tersebut sebagai langkah maju untuk kepentiangan pencegahan sekaligus penanganan kasus-kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Namun dirinya juga mengatakan meskipun telah didampingi oleh KPK, ternyata sejumlah kasus korupsi masih terjadi di sejumlah daerah.

Agus Rahardjo mengatakan, sepanjang tahun 2017, KPK sebenarnya sudah melakukan sejumlah upaya atau tindakan sebagai sebuah upaya pencegahan maupun pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Salah satunya adalah melakukan pendampingan di sejumlah provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia. KPK telah mendampingi sebanyak 22 provinsi termasuk di dalamnya 380 kabupaten maupun kota,” jelas Agus Rahardjo di Gedung KPK Jakarta, Rabu (27/12/2017).

Agus Rahardjo menjelaskan, bahwa program-program pendampingan yang selama ini dilakukan oleh KPK di antaranya adalah melakukan perbaikan berbagai tata cara atau tata kelola terkait mekanisme pengadaan barang dan jasa lingkungan Pemerintahan Daerah (Pemda) setempat. Selain itu KPK juga melakukan pendampingan sekaligus perbaikan sistem administrasi pemerintahan yang bebas atau bersih dari korupsi.

Namun Agus Rahardjo juga mengaku bahwa pihak KPK sebenarnya prihatin terkait masih maraknya sejumlah kasus korupsi di daerah. Meskipun KPK sebelumnya telah melakukan sejumlah langkah-langkah antisipasi seperti pencegahan dan penanggulangan atau antisipasi terkait kasus korupsi. Namun KPK optimis bahwa ke depan upaya pendampingan atau pencegahan korupsi tersebut akan efektif dan efisien.

Dalam kesempatan tersebut, Agus Rahardjo juga menjelaskan bahwa sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPK kepada publik, maka KPK hari ini menggelar acara jumpa pers terkait pencapaian kinerja dan keuangan KPK sepanjang tahun 2017.

Menurut Agus Rahardjo, KPK merupakan salah satu lembaga penegak hukum dengan kinerja laporan keuangan terbaik. Laporan keuangan KPK selalu mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurut Agus Rahardjo pula, akuntabilitas laporan kinerja keuangan KPK sejak tahun 2012 atau 6 tahun berturut-turut selalu mendapatkan Nilai A atau termasuk dalam kategori yang terbaik. Sepanjang 2017, KPK juga banyak mendapatkan sejumlah penghargaan terkait kinerja KPK dari sejumlah pihak lain, baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri.

“Total anggaran KPK yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2017 sebesar Rp780 miliar dengan serapan anggaran sebesar 91 persen. Tahun ini KPK juga berhasil menyelesaikan proyek pembangunan gedung yang dipakai sebagai Rumah Tahanan (Rutan) Baru KPK yang letakmya berada di belakang Gedung KPK Merah Putih Jakarta,” pungkas Agus Rahardjo.

Lihat juga...