Alokasi Transfer Daerah Dana Desa di Sumbar Turun Rp5,75 Miliar

PADANG — Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Negara Sumatera Barat (Sumbar), Ade Rohman, mengatakan alokasi transfer ke daerah dan dana desa untuk Sumbar tahun 2018 mencapai Rp20,604 triliun, turun sebesar Rp5,75 miliar dari tahun sebelumnya.

Ia menyebutkan, jumlah dana yang akan disebar pada 19 kabupaten/kota yang mengalami penurunan tersebut, dikarenakan adanya formulasi pembagian dana desa. Pada tahun sebelumnya, transfer daerah mencapai 90 persen dibagi rata.

“Namun untuk sekarang, transfer daerah turun menjadi 77 persen dibagi rata, dan sisanya dibagi berdasarkan formulasi, yakni untuk desa tertinggal,” katanya, Kamis (14/12/2017).

Ade menjelaskan, penyebab turunnya dana transfer ke daerah untuk Sumbar, dikarenakan tidak semua pemerintah daerah di Sumbar mendapatkan alokasi dana insentif daerah (DID). Dari 19 kabupaten/kota plus Provinsi Sumbar, hanya 17 pemerintah daerah yang mendapatkan DID.

“Penerima DID ini diatur dalam PMK 112 tahun 2017. Daerah penerima telah mendapatkan opini WTP dari BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) serta menetapkan APBD tepat waktu,” ucapnya.

Menurutnya, memudahkan investasi, perencanaan daerah, inovasi pelayanan publik, hingga pengentasan kemiskinan juga menjadi indikator yang diperhatikan untuk penerima DID.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, menyatakan penurunan tersebut telah sesuai formulasi dan berlaku di seluruh Indonesia. Menurutnya, paling penting adalah penggunaan dana desa harus berpengaruh pada kehidupan masyarakat.

“Dana desa digunakan habis. Tapi, realisasinya tidak dirasakan masyarakat. Ini yang perlu evaluasi. Saya minta bupati/wali kota benar-benar mendampingi nagari penerima dana ini,” tegasnya.

Bahkan, kondisi ini sebelumnya juga telah ditegaskan oleh Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, yang mengingatkan jangan sampai terjadi penyelewengan dana desa.

Ia mengakui, meski saat ini belum ada kepala desa atau wali nagari yang terkena kasus hukum karena dana desa, Nasrul menyatakan, wali nagari harus mampu menciptakan suasana yang kondusif dalam hal pengelolaan dana desa.

Dikatakannya, untuk menghindari penyelewengan penggunaan dana desa, telah ada penanda tanganan MoU pengawasan dana desa antara Kapolri, Mendagri dan Menteri Desa PDTT. Keterlibatan Polri dan kejaksaan bukan hanya untuk pengawasan, tetapi juga untuk pembinaan.

“MoU itu mulai dijalankan Oktober 2017, dan peran tersebut juga diemban oleh dua lembaga penegak hukum, yaitu kepolisian dan kejaksaan,” ungkapnya.

Lihat juga...