Amnesti Internasional Sebut Eropa Terlibat Pelanggaran HAM di Libya

BRUSSELS – Amnesti Internasional menuding Eropa terlibat dalam pelanggaran berat hak asasi manusia di Libya. Tuduhan tersebut didasarkan pada temuan adanya dukungan terhadap pihak berwenang di sana, yang sering bekerjasama dengan penyelundup manusia dan penyiksa pengungsi.

Kelompok pembela tersebut mengatakan bahwa 20.000 orang ditahan di pusat penahanan dan tunduk pada penyiksaan, kerja paksa, pemerasan dan pembunuhan di luar hukum.

“Pemerintahan Eropa belum sepenuhnya menyadari pelanggaran itu. Dengan secara giat mendukung pihak berwenang Libya dalam menghentikan penyeberangan laut dan mengumpulkan orang di Libya, mereka terlibat dalam kejahatan tersebut,” kata Kepala Amnesti Internasional untuk Eropa John Dalhuisen, Selasa (12/12/2017).

Libya adalah pintu gerbang utama bagi para migran yang mencoba menyeberang ke Eropa melalui laut. Meskipun jumlah imigran yang menyeberang turun tajam sejak Juli karena faksi-faksi Libya dan pihak berwenang mulai menghalangi keberangkatan para imigran di bawah tekanan dari Italia yang menjadi titik pendaratan utama. Lebih dari 600 ribu orang telah melakukan perjalanan tersebut selama empat tahun terakhir.

Amnesti Internasional mengatakan penjaga pantai Libya yang didukung Uni Eropa untuk mencegat orang-orang yang menuju ke Eropa bekerja bahu-membahu dengan penyelundup manusia, termasuk menyiksa orang untuk memeras uang.

“Dengan mendukung pihak berwenang Libya dalam menjebak orang-orang di Libya. Pemerintahan-pemerintahan Eropa telah menunjukkan di mana prioritas sebenarnya mereka terletak, yaitu penutupan rute Mediterania tengah, dengan sedikit memperhatikan penderitaan yang ditimbulkan,” ujar Dalhuisen.

Libya merupakan negara tanpa hukum sejak jatuhnya penguasa veteran Muammar Gaddafi. Para pemimpin Uni Eropa bertemu di Brussels pada 14-15 Desember untuk mengikatkan kembali mereka pada strategi. Pertemuan tersebut dianggap memberi hasil dalam bentuk penyeberangan laut yang lebih sedikit.

Kepresidenan pemerintah Libya dukungan PBB pada bulan lalu mengatakan bahwa mereka adalah korban perpindahan gelap, bukan sumbernya, dan meminta bantuan asing untuk menghentikan arus dari negara asal pengungsi itu. (Ant)

Lihat juga...