Ancaman Perang Dunia Akibat Proxy War Social Media

OLEH THOWAF ZUHARON

Hanya gara-gara perselisihan dan provokasi di social media (facebook, twitter, whatssapp, dan lain-lain), 120 rumah warga Blok Bojong, Desa Curug, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, rusak parah karena diamuk ribuan massa, pada 10 Januari 2017 lalu. Kerugian akibat kerusakan itu ditaksir mencapai miliaran rupiah. Aksi pengerusakan itu dilakukan oleh gabungan warga Desa Bulak, Desa Parean Girang, dan Desa Peran Ilir Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu. Ribuan warga dari tiga desa menyerang ratusan rumah warga Desa Curug dengan membawa berbagai macam senjata, dari barang tumpul sampai senjata tajam seperti golok, celurit, dan pisau.

Insiden penyerangan ribuan warga itu hanya dipicu percekcokan antarwarga di social media, menyusul adanya kecelakaan tunggal di Bojong yang menewaskan seorang warga Parean. Dalam mengatasi insiden ini, Kapolres Indramayu AKBP Eko Sulistyo Basuki sampai harus menggerakkan 700 personel gabungam dari Kodim Indramayu, Arhanud Kroya, serta Brimob Polda Jabar. Insiden di Indramayu tersebut merupakan satu contoh kecil dari potensi perang nyata yang ditimbulkan dari perang komunikasi. Namun, sebuah perang dunia juga bisa terjadi hanya gara-gara social media.

Contoh lain perang di social media yang sangat massal, juga terjadi saat pilkada DKI Jakarta 2016 hingga 2017. Tiga pasang kandidat peserta Pilkada DKI Jakarta mempersiapkan tim khusus untuk bertarung di media sosial. Semua tim yang bertanding, sama-sama menyebar pasukan Cyber Army di dunia maya dan media sosial untuk saling mendapatkan pengaruh.

Dari tiga tim cyber tersebut, situasi politik nasional memanas hanya dengan perang di social media. Pergerakan demonstrasi di Jakarta dari berbagai daerah karena adanya kasus penistaan Al-Maidah-51 oleh Ahok pun, semuanya digerakkan hanya dengan social media. Dari situasi perang di social media ini, berkembanglah apa yang disebut sebagai netizen bayaran. Seorang netizen bayaran ini tugasnya memantau berbagai isu di media sosial dan juga pemberitaan media massa. Lalu, ia menyebar berita dan komentar di setiap berita. Seorang netizen bertugas membuat lima akun anonim (samaran) untuk berkomentar di sebuah berita untuk kemudian disebarluaskan. Diupayakan menjadi viral demi mendongkrak pasangan calon yang mereka pasarkan. Pasukan netizen bayaran ini tidak masuk dalam struktur resmi Tim Sukses atau terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mereka bekerja dari luar struktur. Biasanya, tidak sampai 100 orang, dan bekerja berdasarkan shift.

Perang social media ini tidak hanya terjadi pada situasi politik, melainkan sudah merambah ke berbagai sendi kehidupan sosial masyarakat. Setiap hari, kita melihat sendiri dalam android yang kita bawa ke mana-mana, semua isu pemerintahan maupun masyarakat, menjadi bahan untuk perselisihan dan perang urat syaraf yang tidak bisa terkendali lagi. Sebab, sebagian besar manusia di dunia, khususnya di Indonesia, sudah menjadi pengguna social media dan dunia maya.

Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, jumlah pengguna social media, khususnya Facebook terus meningkat. Berdasarkan laporan riset We Are Social dan Hootsuite yang dirilis di Linkedin pada 21 April 2017, Indonesia tercatat bertengger di posisi keempat negara dengan jumlah pengguna Facebook terbesar, yakni sekitar 111 juta pengguna aktif. Pun Jakarta sebagai ibukota Indonesia, masih merujuk pada laporan yang sama juga menduduki posisi ketiga kota pengguna Facebook terbanyak dengan jumlah sekitar 22 juta pengguna aktif.

Data di atas menunjukkan betapa besarnya penetrasi internet dan social media dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Fenomena tersebut pun mengandung sisi “positif” sekaligus “negatif”. Sisi positifnya adalah besarnya peluang baik bagi pemerintah maupun masyarakat Indonesia untuk mengembangkan perekonomian berbasis teknologi komunikasi. Adapun sisi negatifnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh bagian tulisan di atas, bahwa social media dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan pesan-pesan provokatif dan hoax yang dapat memecah belah bangsa Indonesia. Perpecahan antar anak bangsa inilah yang kemudian akan berkembang menjadi perang proksi baik disadari atau tidak. Inilah yang disebut-sebut sebagai bahaya Proxy War.

Potensi Proxy War di Indonesia Dipicu Rebutan Energi

Dalam menyikapi proxy war, orang yang paling awal melontarkan bahaya Proxy War adalah Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. Dalam artikel karyanya yang dimuat di Jawa Pos pada 29 Maret 2014, ketika masih menjabat Pangkostrad, Jenderal Gatot Nurmantyo menjelaskan, bertambah pesatnya populasi penduduk dunia yang tidak diimbangi dengan ketersediaan pangan, air bersih, dan energi akan menjadi pemicu munculnya konflik-konflik baru. Indonesia sebagai salah satu negara ekuator yang memiliki potensi vegetasi sepanjang tahun akan menjadi arena persaingan kepentingan nasional berbagai negara. Untuk itu, diperlukan langkah antisipasi agar keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia terjaga.

Konflik-konflik di belahan dunia terjadi akibat persaingan kepentingan antarnegara untuk menguasai sumber energi. Salah satu contohnya, invasi Iraq ke Kuwait pada 2 Agustus 1990 merupakan jalan pintas untuk memulihkan ekonomi Iraq akibat turunnya harga minyak di pasaran internasional. Amerika Serikat mengkhawatirkan situasi itu akan menggoyang harga minyak dunia dan mengganggu pasokan minyak ke negaranya. Dengan berbagai dalih, akhirnya Amerika melakukan invasi ke Iraq dengan operasi militer yang dikenal dengan Operasi Badai Gurun (Dessert Storm).

Pada 2013, British Petroleum (BP) mengeluarkan sebuah laporan yang menyatakan bahwa sisa energi fosil dunia tinggal sekitar 40 tahun, sedangkan sisa energi fosil di Indonesia tinggal 16 tahun. Sehingga energi dunia akan habis pada 2053 dan Indonesia pada 2029 dengan asumsi bahwa kebutuhan energi dunia tidak meningkat. Padahal, BP pada awal tahun ini memperkirakan bahwa konsumsi energi dunia pada 2035 meningkat sampai 41 persen dari kebutuhan hari ini.

Habisnya energi fosil dunia, konsekuensinya akan terjadi kelangkaan energi dan menimbulkan krisis ekonomi, tingginya biaya transportasi, perebutan hasil pertanian, perang sumber daya, matinya nilai-nilai kemanusiaan, dan masyarakat kembali ke pola hidup tradisional. Ilmuwan Antony Day, misalnya, berpandangan bahwa turunnya produksi minyak dunia bukan saja mengurangi mobilitas manusia, tapi mengubah secara drastis gaya hidup dan model bisnis.

Melihat fakta bahwa energi fosil tidak diperbaharui, saat ini banyak pakar dan akademisi di seluruh dunia berusaha untuk menciptakan energi baru sebagai pengganti energi fosil. Berdasarkan berbagai temuan ilmiah, salah satu energi baru yang dapat diciptakan adalah energi yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau lebih dikenal dengan dengan energi hayati. Kecenderungan peningkatan penggunaan bio energi ini pada tahun 2007–2008 telah memicu krisis harga pangan dunia yang meningkat sangat tajam hingga 75 persen. Hal in diakibatkan antara lain karena pengalihan lahan pangan menjadi bio energi.

Sebagai contoh sederhana pada pertengahan 2015, krisis pangan dan kekurangan obat-obatan di Venezuela juga telah menyebabkan masalah sosial dan kriminal bagi negara tetangganya akibat 35 ribu warga Venezuela menyeberang ke Kolumbia dalam waktu 12 jam untuk mendapat makanan. Yang sangat mencemaskan adalah potensi konflik akibat krisis pangan. Kelangkaan pangan ini telah menimbulkan dampak mengerikan bagi dunia. Hal ini senada dengan data UNICEF yang mencatat adanya satu orang meninggal dunia setiap 2,1 detik atau hampir 15 juta anak setiap tahun karena kemiskinan, kelaparan, dan kesehatan yang buruk. Jika tahun 2014 penduduk dunia telah mencapai 7,3 miliar dan dengan penambahan kebutuhan energi dunia sebesar 41 persen pada tahun 2035, energi fosil dunia diperkirakan akan habis pada tahun 2043. Satu-satunya harapan yang tersisa adalah pemanfaatan energi hayati sebagai energi penggerak peradaban manusia.

Ancaman terorisme juga akan terjadi di Indonesia. Yaitu munculnya ISIS yang merupakan kekuatan aliran Islam alternatif di antara kekuatan-kekuatan yang telah ada dengan tujuan mendirikan negara Islam. Lalu, bagaimana dengan Indonesia sebagai negara dengan komposisi penduduknya yang terbanyak adalah beragama Islam? Ajaran ideologi ISIS dapat dipastikan akan masuk ke Indonesia secara deras, karena di Indonesia memiliki potensi simpatisan yang cukup besar. Hal ini perlu diantisipasi secara jeli dan teliti. Jika tidak, hal ini akan berpotensi untuk memecah stabilitas dan keamanan dalam negeri.

Ditambah lagi, konflik di Laut Tiongkok Selatan telah semakin meningkat. Eskalasi ketegangan di Laut Tiongkok Selatan meningkat drastis pada awal Mei 2014, ketika kilang minyak Tiongkok, His Yang Shi You 981 memulai operasi pengeboran minyak yang masih masuk wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinental Vietnam. Inilah alarm peringatan munculnya ancaman terhadap kedamaian dan stabilitas di kawasan ini. Klaim Tiongkok atas seluruh wilayah Laut Tiongkok Selatan, sebenarnya telah dilakukan bersama dengan negara-negara yang merasa memiliki sebagian Laut Tiongkok Selatan, yaitu Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darusallam ke meja perundingan PBB, namun sampai sekarang masih belum terselesaikan.

Dalam silang sengkarut tersebut, AS tak tinggal diam, dan telah menjadikan Darwin sebagai pangkalan militer utama mereka di kawasan ini. Berdasarkan data dari berbagai media, jumlah pasukan marinir AS di Darwin sampai pertengahan Mei 2015 telah mencapai 1.150 prajurit. Bahkan, pada 2016–2017, AS berencana melakukan latihan militer skala besar yang melibatkan seluruh personel marinir Satgas Air Ground sebanyak 2.500 prajurit di bagian utara Australia.

Posisi Strategis Indonesia Potensial Memicu Proxy War

Posisi geografis Indonesia yang berada tepat di bawah garis khatulistiwa menempatkan Indonesia dalam wilayah tropis yang hanya merasakan dua jenis musim; kemarau dan penghujan. Sehingga di Indonesia bisa bercocok tanam sepanjang tahun. Indonesia juga masih memiliki lebih dari 5.000 m3 air bersih per kapita per tahun. Dari sisi kepemilikan migas dan gas metana batu bara, sumur-sumur minyak, gas, dan simpanan batu bara di hampir diseluruh wilayah Indonesia telah diolah perusahaan-perusahaan asing yang memiliki modal besar. Negara-negara tersebut antara lain Amerika Serikat, Inggris, Australia, Italia, Tiongkok, Malaysia, dan Norwegia.

Selain itu, posisi geopolitik Indonesia yang tepat di tengah negara-negara Five Power Defense Arrangement (FPDA), yaitu perjanjian kerja sama pertahanan negara-negara persemakmuran Inggris, menyimpan kerawanan yang patut menjadi perhatian serius. Di sebelah utara, ada Malaysia dan Singapura, sedangkan di bagian selatan terdapat Australia dan Selandia Baru. Setidaknya, tiga di antara empat negara tersebut pernah memiliki sejarah hubungan bilateral yang kurang harmonis dengan Indonesia.

Proxy War Merupakan Tren Perang Saat Ini

Sifat dan karakteristik perang telah bergeser seiring dengan perkembangan teknologi. Kemungkinan terjadinya perang konvensional antardua negara dewasa ini semakin kecil. Namun, adanya tuntutan kepentingan kelompok telah menciptakan perang-perang jenis baru. Di antaranya, perang asimetris, perang hibrida, dan perang proxy.

Perang asimetris adalah perang antara belligerent (pihak-pihak berperang yang kekuatan militernya sangat berbeda). Perang hibrida atau kombinasi merupakan perang yang menggabungkan teknik perang konvensional, perang asimetris, dan perang informasi untuk mendapat kemenangan atas pihak lawan. Pada saat kondisi kuat, perang konvensional dilakukan untuk mengalahkan pihak lawan. Namun, pada saat situasi kurang menguntungkan, cara-cara lain dilakukan untuk melemahkan pihak musuh.

Perang proxy atau proxy war adalah sebuah konfrontasi antara dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan mengurangi risiko konflik langsung yang berisiko pada kehancuran fatal. Biasanya, pihak ketiga yang bertindak sebagai pemain pengganti adalah negara kecil, namun kadang juga bisa nonstate actors yang dapat berupa LSM, ormas, kelompok masyarakat, atau perorangan.

Melalui perang proxy ini, tidak dapat dikenali dengan jelas siapa kawan dan siapa lawan, karena musuh mengendalikan nonstate actors dari jauh. Proxy war telah berlangsung di Indonesia dalam bermacam bentuk, seperti gerakan separatis dan lain-lain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lepasnya Timor Timur dari Indonesia yang dimulai dengan pemberontakan bersenjata, perjuangan diplomasi, sampai munculnya referendum merupakan contoh proxy war yang nyata.

Lepasnya Timor Timur pada tahun 1999, disebut oleh Jenderal Gatot akibat dari proxy war. Ketika itu, sosok Allan Yoseph Nairn, jurnalis investigasi asal Amerika Serikat bersama Amy Goodman masuk kawasan Timor Timur selama sekitar satu bulan sejak pertengahan Oktober 1991. Keduanya adalah pemegang passport USA masuk ke Indonesia dengan visa turis, dan mengaku sebagai penulis buku. Ketika pecah tragedi Santa Cruz, 12 November 1991, Nairn dan Goodman ikut larut dalam aksi – demonstrasi yang digerakan sejumlah mahasiswa. Ketika tragedi itu kian berdarah – darah, Nairn dan Goodman hengkang dari Timor Timur dengan pesawat udara menuju Kupang.

Pada 1999, Nairn kembali berusaha masuk. Menurut pemberitaan The Jakarta Post edisi 20 September 1999, aparat imigrasi Kupang pernah menangkap dan mendeportasi Nairn pada 19 September 1999. Saat dideportasi, ternyata Nairn sudah berada di Indonesia (Kupang) sejak 82 hari sebelumnya. Ia masuk dengan visa turis. Namun, secara diam-diam, ia melakukan kegiatan ‘jurnalistik’, khususnya melaporkan perkembangan situasi di Timor Timur yang sedang dilanda perang saudara. Kehadiran Nairn sebagai agen proxy war jelas berkaitan dengan desakan PBB untuk menyelenggarakan referendum yang berlangsung 30 Agustus 1999. Akhirnya, sebagaimana kita ketahui melalui referendum itu, mayoritas penduduk Timor Timur memilih berpisah dari Indonesia.

Tanpa diduga, ternyata celah Timor menyimpan minyak dan gas bumi dalam jumlah yang fantastis. Australia pun ingin menguasai kandungan minyak di celah Timor dengan pembagian yang lebih besar. Setelah perjanjian celah Timor dengan Indonesia berakhir, Australia menggunakan isu hak asasi manusia, menyerukan perlunya penentuan nasib sendiri untuk rakyat Timor Timur. Di jalur diplomatik, Australia juga membujuk PBB untuk mengeluarkan sebuah resolusi Dewan Keamanan agar mengizinkan pasukan multinasional di bawah pimpinannya masuk ke Timor Timur dengan alasan kemanusiaan, menghentikan kekerasan, dan mengembalikan perdamaian. Begitulah tragedi lepasnya Timor Timur karena serangan proxy war.

TNI Membuat Badan Cyber dalam Menangkal Proxy War

Dalam rangka menangkal bahaya Proxy War, TNI membangun Badan Cyber Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melekat pada instansi itu, berdasarkan Keppres (keputusan presiden). Badan Cyber TNI ini melekat struktural pada Markas Besar TNI. Badan cyber TNI tadinya ada di Badan Intelijen strategis dan di Angkatan Darat. Namun, dengan Keppres, bisa ada di Mabes TNI. Badan Cyber TNI ini berfungsi mengamankan peluru kendali atau misil dengan target jarak 200 mil dengan menggunakan satelit. Karena, kalau tidak diamankan, maka akan dapat dikendalikan pihak lain yang membelokkan peluru itu untuk menyerang Indonesia. Pusat pengendaliannya di Mabes TNI dengan persiapan yang matang dan orang-orang terlatih.

Dalam menangkal proxy war ini, Komando Kewilayahan dan Aparat Intelijen dari Panglima TNI sangat mewaspadai “cyber narcoterrorism“, yaitu kelompok teroris yang menggunakan dunia maya sebagai wahana mengedarkan narkotika untuk membiayai kegiatannya. Setiap prajurit TNI harus mampu membentengi diri dan menangkalnya, karena narkotika adalah ancaman yang serius serta sangat berbahaya bagi Indonesia. Dalam kompetisi global yang sangat ketat sekarang ini, penghancuran sebuah bangsa tidak melulu melalui perang konvensonal oleh negara musuh, tetapi juga melalui cara-cara perang baru yang sering kali keberadaannya sukar dikenali secara nyata, namun memiliki efek penghancuran yang sama bahkan bisa jadi lebih dahsyat dari metode perang konvensional.

Bangsa Indonesia perlu memikirkan berbagai langkah dan penyesuaian yang harus dilakukan dalam rangka menyikapi perkembangan dinamis potensi proxy war tersebut, sekaligus merupakan tantangan dan ancaman nyata bagi NKRI. Selanjutnya, bangsa Indonesia perlu menyatukan langkah, bersatu padu, bergotongroyong, bersinergi menjaga keselamatan bangsa dan negara.

Perang proksi atau proxy war didefinisikan sebagai sebuah konfrontasi antara dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung. Dalih alasannya, yaitu mengurangi risiko konflik langsung berupa kehancuran fatal. Biasanya, pihak ketiga yang bertindak sebagai pemain pengganti. Pemain pengganti dalam proxy war ini adalah negara kecil, namun kadang juga bisa berupa aktor non negara yang dapat berwujud LSM, Ormas, kelompok masyarakat, atau perorangan. Singkatnya, proxy war merupakan kepanjangan tangan dari suatu negara yang berupaya mendapatkan kepentingan strategisnya, namun menghindari keterlibatan langsung suatu perang yang mahal dan berdarah.

Tanpa kita sadari, proxy war telah berlangsung di Indonesia dalam bermacam bentuk, misalnya gerakan seperatis, demonstrasi massa, serta berbagai bentuk kegiatan lain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Gerakan separatis misalnya, lepasnya Timor Timur dari Indonesia yang dimulai dengan pemberontakan senjata, perjuangan diplomasi, hingga dengan munculnya referendum merupakan contoh proxy war yang nyata.

Contoh lain proxy war adalah peredaran narkoba. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia diyakini memiliki keterkaitan dengan strategi proxy war. Tujuannya, merusak generasi muda Indonesia sehingga bangsa ini tak punya generasi berkualitas. Solusi terbaik dan paling sederhana untuk mengatasi itu semua, yaitu back to the basic atau kembali kepada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Mengerti bahwa cinta dan peduli kepentingan negara harus menjadi kepentingan tertinggi di atas segala-galanya. Adanya individu-individu yang kaya belum tentu membuat negara sejahtera. Tetapi, negara yang kaya dan dikelola secara arif dan bijaksana akan membuat rakyatnya sejahtera.

Untuk menangkal bahaya proxy war ini, semua pemimpin dari semua strata harus banyak berbuat dan beraksi, bukan hanya bicara. Berbagai perubahan yang saat ini sedang dan akan terus kita hadapi, tentu membawa implikasi terhadap sistem pertahanan dan keamanan negara yang kita berlakukan sebagai bangsa. Menjadi tantangan bersama seluruh bangsa, utamanya generasi muda dan pemangku kepentingan di bidang pertahanan dan keamanan untuk melakukan adaptasi dan melahirkan gagasan-gagasan baru yang sesuai dengan berbagai tantangan dan ancaman yang dihadapi.

Contoh lain proxy war, yaitu ketika Amerika Serikat secara terselubung melalui sebuah konspirasi dan desain besar menyatakan perang kepada Indonesia. Namun, hal itu dirahasiakan dan tidak dinyatakan secara terbuka. Mereka memilih untuk perang dengan cara proxy menggunakan “orang lain”. Orang lain (pihak ketiga) yang dimaksud, bisa berupa negara lainnya, seperti Singapura, Malaysia, Australia, dan sebagainya. Selain negara, pihak ketiga bisa jadi sebuah organisasi (NGO), pergerakan, partai dan lain sebagainya.

Contoh dari pihak ketiga selain negara, seperti ISIS, organisasi terorisme atas Mujahidin dan sebagainya. Mereka kemudian bergerilya atas nama jihad atau agama, padahal mereka dibiayai Amerika. Akibatnya, Indonesia dijajah secara tak kasat mata yang berujung pada kerusuhan, bentrok, ketidakamanan, bahkan sampai pada penjajahan sumber daya alam (SDA) berupa penguasaan tambang emas, gas, minyak mentah, kelapa sawit, dan masih banyak lagi lainnya.

Meski tidak dijajah secara fisik-nyata, negara asing berhasil menjajah bangsa dan negara Indonesia melalui proxy war. Dalam khasanah kosakata bahasa Jawa, istilah perang proxy artinya “nabok nyilih tangan.” Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kata nabok nyilih tangan artinya memukul dengan meminjam tangan (orang lain). Proxy War ini dapat dilakukan pihak asing terhadap Indonesia dalam berbagai bentuk. Proxy War ini berpotensi menghancurkan berbagai pondasi Wawasan Nusantara dari masyarakat Indonesia, serta mampu menghancurkan kedaulatan Indonesia pada sektor Ideologi, Politik, Sosial, Budaya, Pertahanan, dan Keamanan.

Bahaya Proxy War mengancam sembilan sendi kehidupan Bangsa Indonesia. Ancaman proxy war pertama, yaitu ketika pihak asing melakukan investasi besar-besaran ke Indonesia agar dapat mengeksploitasi dan menguasai sumber daya alamnya. Kedua, yaitu membuat pakta-pakta perdagangan guna menekan produk Indonesia melalui jalur diplomasi, aliansi, intervensi, serta menjadikan Indonesia sebagai pasar untuk menjual produk-produk asing. Ketiga, yaitu menyebarkan black campaign untuk menjatuhkan dan menghancurkan hasil-hasil komoditas Indonesia. Menguasai pembuat kebijakan dan legislatif dengan cara menyuap agar menghasilkan aturan atau perundang-undangan yang memihak kepentingan asing. Ketiga hal tersebut sangat mengancam kedaulatan ekonomi Indonesia.

Ancaman proxy war keempat, yaitu menghancurkan generasi muda Indonesia melalui budaya negatif seperti budaya konsumtif, judi online, situs porno, dan lain-lain. Kelima, yaitu menciptakan konflik domestik untuk mengganggu roda perekonomian dan merusak konsentrasi pemerintah dalam menjalankan program pembangunan nasional. Dimensi keempat dan kelima ini sangat mengancam kedaulatan Sosial budaya masyarakat Indonesia.

Ancaman proxy war keenam, yaitu membeli dan menguasai media massa untuk melakukan pembentukan opini, mencobakan rekayasa sosial, memutarbalikkan fakta sejarah, serta membuat kegaduhan di masyarakat. Dimensi keenam ini merupakan ancaman terhadap Ideologi masyarakat Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Ancaman proxy war ketujuh, yaitu menguasai sarana informasi dan komunikasi strategis sehingga dapat memonitor dan menyadap percakapan pejabat negara. Ancaman ketujuh ini adalah ancaman bagi Pertahanan Negara Indonesia.

Ancaman proxy war kedelapan, yaitu mengadu domba antar lembaga negara, misalnya adu domba TNI dengan Polri melalui berbagai cara, sehingga terjadi kekacauan serta mengganggu stabilitas. Hal ini merupakan ancaman nyata terhadap keamanan Indonesia.

Ancaman proxy war kesembilan, yaitu mencari dan mencipta calon pemimpin Indonesia di semua lapisan sedini mungkin, sehingga ke depan yang akan bertindak dapat dikendalikan asing, dan masih banyak lagi. Hal ini merupakan ancaman nyata terhadap kedaulatan politik Indonesia.

Kewaspadaan BIN dan Berbagai Langkah Pemerintah Menghadapi Proxy War

Ketika media sosial dimanfaatkan sebagai “alat” untuk memecah belah bangsa yang dapat berkembang menjadi perang proksi, juga disadari oleh Kepala BIN Budi Gunawan. Dalam salah satu kesempatan di Jakarta pada 14 Juli 2017, Budi Gunawan menegaskan bahwa ada upaya untuk melemahkan Indonesia melalui “operasi perang urat saraf (PUS)”. Operasi PUS merupakan operasi untuk menyebarkan informasi dan berita-berita menyesatkan atau hoax untuk mempengaruhi emosi, motif, dan cara politik yang pada akhirnya akan mengubah perilaku orang, kelompok, dan pemerintah. Adapun operasi PUS yang dimaksud memanfaatkan media sosial sebagai “roda penggerak utama”, mengingat jangkauan media sosial yang sangat luas sekaligus murah. Akhirnya, hampir seluruh lapisan masyarakat dapat terseret menjadi “korban” operasi PUS. Dan operasi PUS inilah yang menjadi bibit proxywar di Indonesia.

Efek kerusakan dari operasi PUS yang menggunakan media sosial pun tidak bisa dianggap remeh. Salah satu efek kerusakan tersebut, yakni begitu banyak penyebaran paham radikalisme, khususnya yang dapat mengarah pada terorisme melalui media sosial. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius bahwa perkembangan radikalisme dan terorisme sudah masuk melalui media sosial. Kapolri Jenderal Tito Karnavian pun memberikan pernyataan yang senada, bahwa para pelaku berbagai kasus ledakan bom bunuh diri di Indonesia saat ini menggunakan Telegram (salah satu aplikasi media sosial) sebagai media untuk berkomunikasi.

Isu pemicu proxy war yang disebar adalah “Pemerintah vs Rakyat”, “Jokowi vs Prabowo”, “TNI vs Polri”, “pribumi vs pendatang”, “agama A vs agama B”. Hal-hal semacam itu merupakan segelintir dari banyak contoh isu yang sering dieksploitasi untuk memecah belah bangsa. Dengan demikian, tidak berlebihan apabila fenomena ini disebut sebagai upaya sistematis untuk melemahkan bangsa Indonesia dari dalam, dan itulah yang menjadi salah satu esensi dari perang proksi. Apabila terus dibiarkan, Indonesia ke depannya hanya akan menjadi “mainan” yang terus diobok-obok oleh kekuatan besar dunia.

Pada kenyataannya, Proxy war lebih banyak dilakukan oleh non-state actor, tapi dikendalikan oleh sebuah negara. Indikasinya ditunjukkan dengan gerakan separatis, demo anarkis, sistem regulasi dan perdagangan yang merugikan, peredaran narkoba, dan masih banyak lagi yang lainnya. Perang Proxy di abad ini lebih banyak mengandalkan kemampuan teknologi untuk memanipulasi pikiran manusia, menggiring opini publik serta menyebarkan berita-berita profokatif dan destruktif melalui internet, media massa, maupun media sosial. Untuk melawannya, kita harus berhenti menyebarkan berita-berita hoax dan berita-berita yang berisikan kebencian dan pemecahbelah persatuan. Dengan bersikap lebih hati-hati dan kritis terhadap berita-berita yang kita terima, maka kita bisa terlepas dari bahaya perang proxy yang akan mengancam keutuhan bangsa.

Dalam menghadapi Proxy War melalui media sosial ini, seluruh komponen bangsa, khususnya pemerintah, perlu melakukan langkah-langkah antisipatif demi mencegah semakin “liarnya” penggunaan media sosial. Optimalisasi unit-unit kerja pemerintah yang bergerak di bidang cyber merupakan langkah utama yang perlu diprioritaskan pemerintah. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan “safari” dalam rangka menyosialisasikan cara-cara bijak bermedia sosial kepada masyarakat.

Langkah Presiden Jokowi yang kerap kali mengundang netizen untuk berdiskusi memecahkan persoalan bangsa merupakan contoh yang perlu diapresiasi dan patut ditiru oleh para pejabat publik dan stakeholder yang lain. Selain itu, peran aktif orang tua dalam membina anak-anaknya agar bijak menggunakan media sosial merupakan satu pilar penentu untuk mencegah digunakannya media sosial sebagai katalisator perang proksi di Indonesia.

Disamping itu, ada baiknya dalam menghadapi proxy war melalui Medsos di kemudian hari, bukan hanya Polri yang menangkap pembuat/pemesan/cukong berita bohong atau proxy war, namun pemerintah kiranya perlu untuk sesekali “melarang” Facebook seperti yang pernah dilakukan Cina, Bangladesh, India, Iran, Inggris, Malaysia, Mesir, dan Vietnam. Bagaimanapun, Medsos tidak mempunyai reporter/redaktur yang mengecek fakta dan pemimpin redaksi yang dapat dimintai pertanggungjawab etik ataupun hukum. Tidak ada salahnya kita membuat hari tanpa medsos. Sebagaimana di Eropa dan Amerika berkembang Buy Nothing Day.

Terlepas dari berbagai metode tersebut, cara paling ampuh untuk mempertahankan NKRI dari Proxy War melalui social media, tak bisa tidak, kita semua harus mempertebal kecintaan seluruh bangsa Indonesia untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945 ke dalam berbagai sendi kehidupan, termasuk menegakkannya ke dalam seluruh sendi Media Sosial yang digunakan masyarakat Indonesia. ***

Thowaf Zuharon, pemimpin redaksi Cendana News

Sumber Referensi:
Berita Tempo.co, 10 Januari 2017 berjudul Terprovokasi Kabar Hoax, Warga 3 Desa Serang Desa Curug
Artikel Opini Gatot Nurmantyo di Jawa Pos, 29 Maret 2014
Wawancara Koran Jakarta dengan Jenderal Gatot Nurmantyo, 11 Februari 2017
Terry Russel dalam Artikel proxyphobia-indonesian-militarys-fear-campaign-trumps-trumps
IGB Dharma Agastia, kandidat Ph.D bidang kajian strategis S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) NTU Singapura dalam artikelnya berjudul “A case against the military’s newfound ‘proxy war’ obsession”
Andrew Mumford dalam bukunya berjudul Proxy Warfare

Lihat juga...