Anies Didesak Berikan Pernyataan Terkait Sumber Waras

JAKARTA — Ketua Umum Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (KATAR), Sugianto meminta Gubernur Anies Baswedan memberikan pernyataan terkait dugaan korupsi pemberian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

“Harus ada pernyataan dari gubernurnya. Anies perlu mengatakan bahwa hasil laporan keuangan atau LHP BPK adalah benar,” kata Sugianto saat menjadi pembicara dalam diskusi Forum Jakarta di Jakarta, Jumat (15/12/17) malam.

Sugianto juga memiliki pandangan sendiri dalam melihat kasus sumber waras ini, di mana dalam proses pembelian tersebut prosedur yang diatur terkesan dilanggar sehingga merugikan keuangan daerah yang nilainya cukup fantastis.

“Dalam kasus sumber waras ini diduga ada KKN, diduga ketidakpatuhan terhadap undang-undang yang berlaku, dan diduga merugikan keuangan daerah senilai Rp 191 miliar dan Rp 484 miliar,” jelasnya.

Berdasarkan berbagai dokumen yang telah menjadi milik publik, katanya Ahok adalah inisiator sekaligus eksekutor pengadaan tanah Sumber Waras, bukan SKPD Dinkes. Karena disposisi untuk menganggarkan pembelian tanah Sumber Waras melalui APBD-P tersebut dibuat oleh Ahok sehari setelah menerima penawaran dari YKSW tertanggal 7 Juli 2014.

“Tim Auditor BPK berhasil menemukan disposisi tertanggal 8 Juli 2014, yang berisi perintah Plt Gubernur Ahok kepada Kepala Bappeda DKI pada surat penawaran dari YKSW, untuk menganggarkan pembelian tanah Sumber Waras senilai Rp. 755.689.550.000 (755 Miliar) melalui APBD-P 2014,” ungkapnya.

Padahal sebelumnya, katanya, Dinkes DKI Jakarta telah menetapkan syarat teknis untuk membeli tanah yang akan dibangun sebagai rumah sakit yaitu: Tanah harus siap bangun; Bebas banjir; memiliki akses ke jalan besar dan luasnya.

“Berdasarkan kajian teknis dari Dinkes, tanah Sumber Waras tidak memenuhi syarat karena masih berdiri 15 bangunan sehingga tidak siap bangun, tidak bebas banjir, rawan macet dan tidak memiliki akses ke jalan besar,” sebutnya.

Lahan RS Sumber Waras sendiri, lanjutnya, terdiri dari dua bidang tanah, dalam satu hamparan dengan satu NOP (Nomor Obyek Pajak). Dengan luas tanah 32.370 m2 bersertifikat SHM (Sertifikat Hak Milik) dan yang satunya seluas 36.410 m2 dengan HGB (Hak Guna Bangunan).

“Tanah bersertifikat HGB inilah yang dibeli Pemprov DKI Jakarta seharga Rp 755 miliar. Entah kebetulan atau tidak, tanah bersertifikat HGB yang dibeli Pemprov DKI Jakarta itu sebetulnya akan habis masa berlakunya 26 Mei 2018,” jelasnya.

Artinya, tanah Sumber Waras yang bersertifikat HGB, pada akhir Mei 2018 bisa dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta tanpa harus membayar hingga Rp 755 miliar. Bukan hanya itu saja kejanggalan, menurutnya, surat penawaran dari YKSW (Yayasan Kesehatan Sumber Waras) yang disampaikan kepada Ahok tanggal 7 Juli 2014, terdapat informasi penting adanya pertemuan pihak Sumber Waras dengan Ahok.

“Dalam surat tersebut pihak Sumber Waras menjual tanah seluas 36.410 m2 dengan harga Rp.20.755.000 per m2, sesuai NJOP tanah di Jl. Kyai Tapa. Dalam surat penawaran tersebut juga diinformasikan bahwa YKSW masih terikat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (APPJB) yang ditandatangani 14 November 2013 dengan PT Ciputra Karya Utama,” ujarnya.

Sementara itu, Inggar Joshua Anggota DPRD DKI Jakarta minta Gubernur DKI Jakarta Anies untuk secepatnya memberikan keterangan terkait kasus tersebut. Hal tersebut sangat penting karena uang yang dipakai untuk pembayaran adalah milik pemerintah daerah sehingga harus dikembalikan.

“Sebagai anggota DPRD DKI tentu saya berharap ada pernyataan dari gubernur untuk memastikan bahwa kasus dugaan korupsi lahan sumber waras benar terjadi, berdasarkan hasil investigasi dari BPK yang sudah diserahkan kepada KPK,” katanya.

Lihat juga...