APERSI Keluhkan Biaya Siluman Izin Perumahan

BANJARMASIN – Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Junaidi Abdillah, mengatakan praktek dana siluman masih marak ketika mengurus izin pertanahan di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Menurut dia, praktek semacam ini memicu biaya ekonomi tinggi bagi pengembang perumahan.

Junaidi mengklaim semua pengurus APERSI di daerah mengeluhkan hal serupa. “Saat saya berkunjung ke daerah, pasti bilang satu hal yang sama kepada saya, yakni masih besarnya pengeluaran pembangunan perumahan bersubsidi di BPN,” kata Junaidi Abdillah saat silaturahmi DPP APERSI dan DPD APERSI Kalsel bersama Bank Tabungan Negara (BTN) di Banjarmasin, Jumat (15/12/2017).

Ia menuturkan pengeluaran itu di luar biaya resmi pengurusan izin. Mengacu biaya perizinan legalitas tanah, Junaidi mengatakan semestinya cukup Rp 200-300 ribu per unit rumah. Namun, biaya semakin besar karena ada dana siluman yang disetorkan ke oknum BPN. Junaidi mengaku dana taktis itu bisa mencapai Rp 3 juta per unitnya. “Kalau kita persentasekan naiknya hampir 1.000 persen,” ucap dia.

Agar biaya siluman lenyap, pihaknya berencana melakukan audiensi dengan tim saber pungli dari Kepolisian. Audiensi bertujuan menjalin sinergi berupa pendampingan kepada para pengembang yang tergabung di APERSI saat melakukan pengurusan legalitas pertanahan di BPN.

Kalau kerjasama berjalan mulus, Junaidi optimis bisa menekan biaya produksi membangun rumah bersubsidi. Ujung-ujungnya, kata dia, harga jual rumah subsidi makin terjangkau dengan kualitas fisik bangunan yang lebih bagus.

Selain marak praktek lancung di BPN, Junaidi mengingatkan Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia untuk secepatnya merevisi beberapa izin pembangunan rumah bersubsidi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 64 tentang Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Adapun di Kalsel, dia melihat masih banyak daerah yang belum sepenuhnya melaksanakan beleid tersebut. Junaidi mencontohkan pengembang harus mengantongi perizinan amdal atau amdal lalin untuk pembangunan rumah bersubsidi.

“Padahal di PP 64 itu sudah tidak ada lagi. Kalau ini bisa dilakukan semua oleh Pemkab dan Pemkot di Kalsel, akan menjadi angin segar bagi para pengembang,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPD APERSI Kalsel H Mukhtar Lutfi menambahkan, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah se-Kalsel yang belum melakukan revisi perizinan pembangunan perumahan sesuai dengan PP 64 tentang Perumahan MBR.

“Sejauh ini hampir semua daerah sudah mulai melakukan revisi. Memang ada juga yang belum, tapi mereka berjanji akan melakukannya mulai awal tahun depan. Ini tentunya sudah sangat kita apresiasi,” bebernya.

Mukhtar mengklaim APERSI Kalsel sudah merealisasikan 7.600 unit rumah bersubsidi dengan didukung oleh sekitar 160 pengembang. Angka ini melebihi target yang ditetapkan sebanyak 7.000 unit.

“Pencapaian ini tentunya akan kita tingkatkan lagi hingga 8.000 unit di tahun depan,” kata Mukhtar.

Lihat juga...