BALIKPAPAN – Ekonom senior Institute Economic Development and Finance (Indef), Aviliani, menyebut pariwisata Kalimantan Timur perlu keterlibatan atau peran yang lebih besar dari pemerintah.
“Pemerintah perlu masuk lebih dalam, mendorong masyarakat dan para pihak untuk lebih kreatif dan menciptakan peluang-peluang,” katanya, di Balikpapan.
Pengajar pada Institut Perbanas Jakarta itu meneruskan, dengan memberi contoh di Malang, Jawa Timur. Misalnya, pemerintah setempat memberi bantuan renovasi kamar mandi dan toilet di rumah tinggal (homestay) agar bisa memenuhi standar internasional.
Dampak terusannya, dengan toilet berstandar internasional, homestay atau rumah tinggal yang dikomersialkan itu bisa memasarkan diri secara online untuk mendapatkan pasar yang lebih luas.
Tidak hanya itu, dalam pariwisata pemerintah juga bisa menampakkan keberpihakan kepada masyarakat secara umum dan mereka yang menjalankan usaha mikro kecil dan menengah.
“Misalnya seperti tadi, tidak perlu memberikan izin hotel banyak-banyak sehingga homestay bisa tumbuh,” kata Aviliani.
Homestay atau penginapan rumahan murah umumnya dimiliki dan dikelola langsung oleh masyarakat di dekat tempat wisata. Kadang-kadang malah langsung rumah tinggal yang bersangkutan, dan beberapa kamar disewakan kepada turis.
Dengan demikian, masyarakat merasakan langsung kesempatan dan keuntungan yang dibawa pariwisata/wisatawan. Di Kalimantan Timur campur tangan pemerintah itu bahkan diperlukan sejak dari menentukan jenis pariwisata yang bisa dijual.
“Umumnya pemerintah setempat masih gagap mendefinisikan pariwisata yang dimiliki,” kata pengamat masalah perkotaan dan pengajar pada Fakultas Teknik Arsitektur Universitas 17 Agustus Samarinda, Sunarto Sastrowardoyo, dalam sejumlah kesempatan diskusi.