Bantuan Sosial Harus Tepat Sasaran

JAKARTA – Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) membahas terkait penyaluran dana bantuan sosial (bansos) secara nontunai.

Pertemuan tersebut masing-masing dihadiri pihak Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementrian Koordinator Bidang Perekonomiam (Kemenkoperekonomian), Kementrian Sosial (Kemensos) dan sejumlah perwakilan dari pihak perbankan nasional.

Menurut Sugeng, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), tujuan pemberian bantuan sosial nontunai diharapkan dapat mempercepat atau mengakselerasi perluasan akses keuangan. Menurut Sugeng pula, kondisi keuangan nontunai ke depan diharapkan akan berdampak besar untuk Indonesia khususnya dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Bank Indonesia berkomitmen selalu mendukung kelancaran program bantuan sosial nontunai. Bank Indonesia senantiasa akan terus mewujudkan bantuan sosial nontunai dengan melengkapi infrastruktur pembayaran yang handal dan aman. Bantuan soaial juga bisa mendukung program keuangan inklusif yang didukung oleh sejumlah pilar,” tegas Sugeng.

Sugeng menambahkan bahwa sejumlah pilar tersebut diantaranya adalah elektronifikasi yaitu implementasi Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang telah diluncurkan beberapa waktu  lalu. Tujuan peluncuran GPN diharapkan akan dapat meningkatkan interoperabilitas dan interkoneksi demi mewujudkan efisiensi dalam penyaluran.

Sugeng juga menjelaskan bahwa program bantuan sosial nontunai tersebut ke depan bisa ditingkatkan atau diperluas. Hingga saat ini penyaluran bantuan sosial baru mencapai 6 juta orang penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Diharapkan ke depan program bantuan sosial PKH tersebut dapat diperluas atau dikembangkan hingga mencapai 10 juta.