Bola Liar BLBI, KPK Periksa Dorodjatun Kuntjoro Jakti

JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini telah melakukan pemeriksaan sekaligus meminta keterangan Prof. Dorodjatun Kuntjoro Jakti, PhD, mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menkoperekonomian) periode 2001 hingga 2004. Dirinya dipanggil penyidik KPK sebagai saksi untuk tersangka Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) dalam kasus perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Kasus Tipikor yang dimaksud adalah dugaan penyelewengan atau penyalahgunaan anggaran terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang diduga melibatkan tersangka SAT. SAT sebelumnya diketahui pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nadional (BPPN), dirinya diduga ikut berperan dalam mengeluarkan Surat Keterangan Lunas (SKL) terhadap sejumlah obligor (pihak penerima dana BLBI).

Menurut keterangan resmi yang disampaikan Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi wartawan di Gedung KPK Jakarta, membenarkan terkait pemanggilan dan pemeriksaan Dorojatun Kuntjoro Jakti sebegai saksi untuk tersangka Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT), mantan Kepala BPPN. Penyidik KPK juga memanggil sejumlah saksi lainnya, masing-masing Laura Rahardja dan Lukita Dinarsyah Tuwo.

“Penyidik KPK kembali melanjutkan penyelidikan dan penyidikan kasus perkara dugaan korupsi BLBI. Hari ini KPK memanggil dan memeriksa sejumlah saksi untuk tersangka Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) untuk Sjamsul Nursamlim, pemilik Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI),” kata Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Jumat (8/12/2017).

Saat ini Sjamsul Nursalim dan juga sejumlah pihak obligor BLBI lainnya telah lama kabur meninggalkan Indonesia dan memilih menetap atau tinggal di luar negeri. Padahal mereka  masih mempunyai tanggungan atau tunggakan kewajiban membayar pinjaman BLBI yang nilainya diperkirakan mencapai triliunan rupiah kepada BPPN.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementrian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia saat dikonfirmasi wartawan memastikan, pihaknya sampai kapan pun terus berupaya mengejar 22 obligor BLBI yang hingga saat ini belum menyelesaikan kewajibannya yaitu melunasi pinjaman yang pernah disalurkan melalui BPPN.

Hal tersebut sebelumnya telah disampaikan Suparyanto, Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) II, DJKN, Kemenkeu dalam acara diskusi Pengelolaan Aset Negara Pasca BPPN di Kantor Kemenkoperekonomian di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Intinya, pihak DJKN terus memburu sejumlah pihak yang merasa telah menerima BLBI namun belum melunasi kewajibannya sebagai pihak obligor.

Ada sejumlah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang khusus diterbitkan sebagai pedoman terkait pelaksanaan pengelolaan aset-aset perusahaan milik negara. Peraturan yang dimaksud adalah PMK 71 Tahun 2015 tentang pengelolaan aset eks PPA (Persero) yang kemudian diubah PMK 138 Tahun 2017. Selanjutnya PMK 280 Tahun 2009 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur tentang penanganan sisa tugas tim pasca dibubarkannya BPPN.

Aset BPPN dan PPA (Perusahaan Pengelola Aset) yang dikelola DJKN Kemenkeu antara lain meliputi aset kredit, properti, inventaris, rekening nostro dan saham, semuanya merupakan hak tagih negara. Rekening nostro atau nostro account merupakan rekening yang dibuka atau dimiliki oleh suatu bank lokal di Indonesia dengan pihak bank bersangkutan yang berada di luar negeri dalam bentuk mata uang yang berlaku di negara tempat asal bank tersebut.

Lihat juga...