BPN Sebut Realisasi Target Sertifikat di Sumbar Terkendala Tanah Ulayat

PADANG — Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Barat (Sumbar) Musriadi menyebutkan, target untuk menyelesaikan 67 ribu sertifikat tanah masyarakat di Sumbar pada tahun 2017 ini hanya tercapai 50 persen. Hal ini dikarenakan adanya parsoalan tanah ulayat yang tidak bisa diselesaikan oleh BPN Sumbar.

“Jadi ada 67 ribu sertifikat tanah yang kita targetkan pada tahun 2017 ini untuk direalisasikan. Hingga hari ini ada 24 ribu sertifikat yang telah kita serahkan ke masyarakat langsung. Diperkirakan hingga akhir tahun nanti, total secara keseluruhan sertifikat tanah yang akan diserahkan 32 ribu. Artinya dari terget yang kita tetapkan, hanya 50 persen yang bisa kita realisasikan, penyebab tidak tercapainya target, karena adanya persoalan tanah ulayat,” ujarnya, Sabtu (23/12/2017).

Menurutnya, persoalan tanah ulayat telah di atur dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumbar No.16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, yang menjelaskan bahwa tanah ulayat adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya diperoleh secara turun menurun merupakan hak masyarakat hukum adat.

“Di dalam persoalan tanah ulayat ini BPN tidak bisa langsung mengeluarkan sertifikat tanah masyarakatnya, meskipun telah dilakukannya pengukuran luas tanahnya. Karena yang namanya tanah ulayat, perlu membicarakannya dengan niniak mamak dan kerapatan adat nagari (KAN), dan banyak tahapan yang harus dilalui,” katanya.

Ia menyebutkan, persoalan tanah ulayat yang belum bisa dijangkau untuk memberikan sertifikat, ke depan BPN akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumbar bersama Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM).

Meski BPN tidak menyelesaikan target penyerahan sertifikat pada tahun 2017 ini yang masih tersisa 50 persen lagi. BPN tetap optimis untuk menyelesaikan target tersebut pada tahun 2018 mendatang.

Kendati harus diselesaikan, BPN juga akan meningkatkan target membuat sertifikat tanah masyarakat pada tahun 2018 sebanyak 80 ribu.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengakui terkait kepemilikan tanah di Sumbar memang sangat spesifik, yaitu dengan sistem tanah ulayat. Untuk tanah ulayat itu ada empat macam Tanah Ulayat, yakni Tanah Ulayat Nagari, Tanah Ulayat Suku, Tanah Ulayat Kaum dan Tanah Ulayat Rajo. Keempat macam tanah ulayat itu pada intinya dimiliki secara komunal/bersama-sama dan diwariskan secara turun-temurun oleh anak kemenakan.

Menurutnya, biasanya dalam pelaksanaan pembangunan di Sumbar dalam memanfaatkan tanah ulayat, Pemprov Sumbar selalu mengadakan pendekatan dengan masyarakat melalui tokoh-tokoh adat, niniak mamak, alim ulama serta kerapatan adat, sehingga peran ini akan mengindari terjadinya salah persepsi dan pertikaian yang terjadi.

“Jadi sebenarnya persoalan sertifikat tanah yang terkendala tanah ulayat yang disebut BPN tersebut, hal yang perlu dilakukan ialah pendekatan kepada tokoh-tokoh adat, niniak mamak, alim ulama serta kerapatan adat. Sehingga semua akan damai pada saat semua pihak merasa terlibat,” jelasnya.

Nasrul menjelaskan, untuk tanah ulayat itu dapat dipahami bahwa bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan didalamnya diperoleh secara turun menurun merupakan hak masyarakat
hukum adat di propinsi Sumatra barat.

Selanjutnya tentang tanah ulayat nagari adalah tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak, KAN dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintahan nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya.

Lalu untuk tanah ulayat suku adalah hak milik atas sebidang tanah berserta sumber daya alam yang berada diatasnya dan didalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku.

Sedangkan untuk tanah ulayat kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai/paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai/mamak kepala waris.

“Kalau tanah ulayat rajo ini dapat dipahami bawah tanah yang hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan didalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup disebagian Nagari di Provinsi Sumatra Barat,” tutupnya.

Lihat juga...