BPOM Gandeng Kominfo Awasi Obat Ilegal Online

Mataram – Peredaran dan penjualan berbagai macam produk kosmetik termasuk obat-obatan ilegal tidak saja marak dilakukan pelaku atau perusahaan tidak bertanggung jawab secara online, berjualan berkeliling maupun berjualan di pasar tradisional dan warung.

Penjualan produk kosmetik dan obat-batan ilegal juga sudah mulai banyak dilakukan secara online melalui media sosial serta menyasar semua kalangan masyarakat, tua maupun remaja.

“Sekarang transaksi jual beli produk kecantikan dan obat ilegal justru banyak dilakukan dan berlangsung secara online, baik melalui media sosial facebook maupun situs website“, kata Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) NTB, Ni Gusti Ayu Nengah Suarningsih, di Mataram, Senin (11/12/2017).

Ia menilai, transaksi jual beli online justru akan lebih berbahaya, karena promosi dan transaksi mempengaruhi masyarakat senantiasa bisa dilakukan kapan saja, kalau dibandingkan penjualan dengan cara ofline.

Karena itu, untuk mengawasi dan melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang terbukti melakukan transaksi penjualan bahan kosmetik dan obatan ilegal yang tidak terdaftar di BPOM, pihaknya telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI.

“Kalau terkait pemblokiran situs, kewenangannya memang ada di Kominfo, BPOM hanya melakukan pengawasan, kalau ada temuan, tinggal melaporkan”, katanya.

Dikatakan, sejauh tercatat sudah ribuan situs yang diblokir karena menjual produk obat ilegal. “Hanya karena kita di daerah kewenangannya terbatas, maka tidak bisa, cuma ikut melakukan pemantauan dan menyampaikan ke pusat”, katanya.

Lebih lanjut, ia menambahkan, jenis obat-obatan paling laku dan banyak diminati masyarakat, baik melalui transaksi pembelian ofline maupun online adalah obat kuat.

Sebelumnya, Deputi II Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, Ondri Dwi Sampurno, mengatakan peredaran produk obat-obatan termasuk makanan berbahaya bagi kesehatan masyarakat belakangan ini tidak saja dilakukan secara langsung, peredarannya bahkan mulai kencang dilakukan melalui iklan media massa, baik cetak, elektronik maupun televisi.

Salah satu upaya untuk meningkatkan dan memaksimalkan pengawasan terhadap peredaran iklan obat-obatan yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat, pihaknya telah menggandeng KPI pusat maupun KPID termasuk di NTB.

Menurutnya, dengan menggandeng KPID, baik pengawasan maupun penindakan akan lebih efektif dilakukan, karena KPI maupun KPID merupakan lembaga yang mengawasi langsung lembaga penyiaran media televisi maupun elektronik sebagai media promosi iklan obat terlarang.

“Nanti dalam pengawasan dan penindakan, BPOM dan KPI maupun KPID bisa masuk sesuai bidang masing-masing, BPOM dari sisi aturan atau UU Kesehatan, sementara KPI dan KPID masuk melalui UU penyiaran yang melanggar ketentuan,” katanya.

Lihat juga...