BPOM NTB Sita Obat Tradisional dan Kosmetik Ilegal

Editor: Satmoko

372
Kepala BPOM NTB, Suarningsih, tengah menyampaikan hasil operasi kosmetik dan obat tradisional ilegal/Foto: Turmuzi

MATARAM – Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyita ratusan obat tradisional dan kosmetik ilegal dengan berbagai jenis dan merek yang dijual di sejumlah tempat di kabupaten/kota NTB.

“Hasil operasi bersama BPOM dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan dan aparat kepolisian, sebanyak 139 item,” kata Kepala BPOM NTB, Suarningsih di Mataram, Rabu (6/12/2017).

Dari 139 item tersebut, 127 item di antaranya merupakan produk kosmetik, 3.676 pcs dengan nilai 69.710.000, sementara untuk obat tradisional 22 item 2.088 pcs dengan nilai ekonomi 14.332.000.

Ia mengatakan, selain ilegal, ratusan obat tradisional dan kosmetik yang disita petugas juga sangat berbahaya bagi kesehatan setiap orang yang mengkonsumsi atau memakai kosmetik obat-obatan tradisional tersebut.

“Obatnya, obat tradisional, tapi bahannya tidak murni dari bahan alami, tapi dicampur bahan kimia yang sangat berbahaya bagi kesehatan, salah satunya bisa mengakibatkan gangguan fungsi ginjal,” katanya.

Banyak pasien cuci darah di rumah sakit, salah satunya akibat mengkonsumsi obat mengandung bahan kimia berbahaya, ketika dikonsumsi memang terasa kinclong, tapi dampak buruknya akan terasa secara perlahan, karena tidak sesuai ketentuan peraturan Kementerian Kesehatan dan BPOM, demikian juga dengan kosmetik.

Dikatakan, total sarana yang diperiksa sendiri sebanyak 50 sarana dengan hasil sebanyak 19 sarana memenuhi ketentuan, 31 sarana tidak memenuhi ketentuan yang disita di warung dan pasar tradisional.

Tindakan dilakukan terhadap temuan antara lain, pemusnahan oleh pemilik disaksikan petugas, penyitaan dan proses pemeriksaan lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.

“Apabila ditemukan unsur pidana dan melanggar pasal 106 ayat 1 juncto pasal 197 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, maka para pedagang dan pengedar bisa terancam hukuman pidana penjara selama 15 tahun dan denda 1,5 miliar,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur NTB, Muhammad Amin mengatakan, kesalahan menyampaikan informasi tentang apapun termasuk produk kesehatan kepada masyarakat melalui iklan bisa berakibat fatal bagi kehidupan masyarakat, lebih-lebih bagi masyarakat yang tingkat pemahaman dan informasinya minim.

Karena itu Amin meminta kepada BPOM maupun KPID untuk lebih memperketat pengawasan iklan obat-obatan yang bisa membahayakan kesehatan masyarakat.

“Tidak usah ragu atau segan, kalau memang terbukti melakukan pelanggaran, berikan tindakan tegas, kalau perlu izinnya dicabut, supaya bisa memberikan efek jera bagi pelaku usaha lain,” katanya.

Kepada masyarakat, Amin meminta untuk tidak mudah mempercayai iklan obat-obatan yang tidak jelas yang bisa membahayakan bagi kesehatan. Lebih baik datang membeli ke apotik atau ikuti resep dokter biar aman.

Komentar