Difteri Belum Berlalu

JAKARTA — Wabah penyakit berbahaya difteri yang ditetapkan sebagai kejadian luar biasa (KLB) dan dilakukan penanganan KLB oleh pemerintah sesungguhnya belum berlalu.

Banyak peristiwa-peristiwa lain yang menyulut berbagai tanggapan masyarakat, sosial politik dan bahkan bencana, kemudian menarik semua perhatian terfokus pada kejadian itu.

Namun sesungguhnya penyakit yang sangat mudah menular dan bisa menyebabkan kematian itu masih ada di sekitar kita.

Rumah Sakit Pusat Infeksi Sulianti Saroso Jakkarta yang menampung pasien positif difteri kini merawat lebih banyak orang.

Per Jumat (15/12), pasien difteri yang dirawat di RSPI Sulianti Saroso totalnya mencapai 73 orang. Dan 48 pasien dari keseluruhan merupakan anak-anak.

Penambahan pasien tersebut berasal dari Kota Jakarta dan wilayah penyangganya seperti Depok, Bekasi, Tangerang, dan Bogor.

Sebelumnya Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto mengatakan banyaknya kasus difteri di Jakarta disebabkan oleh kepadatan penduduk dan banyaknya aktivitas masyarakat bepergian dari luar ke Kota Jakarta.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Depok, di daerah itu sedikitnya terdapat empat kasus difteri dengan satu orang meninggal dunia.

Di Kota Bekasi disebutkan sebanyak lima orang suspek difteri bertambah pada Desember 2017 dan dirawat di sejumlah rumah sakit di wilayah setempat.

Sebelumnya pada Januari hingga November 2017 terdapat 12 pasien suspek difteri berdasarkan gejala klinis, namun berdasarkan hasil laboratorium menyebutkan delapan orang di antaranya negatif.

Di Provinsi Banten sebagai salah satu provinsi yang melaksanakan imunisasi ulang (Outbreak Response Immunization/ORI), sebanyak 91 kasus difteri tercatat hingga Rabu (13/12).

Walaupun pemerintah telah melaksanakan ORI untuk tiga wilayah, yakni Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten, pada 11 Desember 2017 namun jumlah kasus difteri ini masih bertambah. Mengapa demikian? Belum Menyeluruh.

Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan Elizabeth Jane Soepardi menyebutkan cakupan imunisasi ulang dalam pelaksanaan ORI di tiga provinsi belum menyeluruh.

Dia menyebutkan persentase cakupan ORI yang dimulai Senin (11/12) hingga Rabu (13/12) baru berjalan 2 persen.

Dia mengatakan keterbatasan petugas kesehatan di pemerintah daerah menjadi salah satu alasan lambatnya pelaksanaan ORI.

Bisa dipahami bahwa kendala pelaksanaan ORI bertumpu pada pemerintah daerah karena biaya operasional program tersebut dibebankan pada pemda. Pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenkes, hanya menyediakan vaksin yang dipasok ke berbagai daerah.

Namun perlu juga keseriusan dan komitmen dari pemerintah daerah untuk melaksanakan program ORI dalam penanggulangan KLB difteri.

Sebagai contohnya saja di Kota Depok, hanya beberapa puskesmas, posyandu, bahkan sekolah-sekolah yang melaksanakan imunisasi ulang. Selebihnya dan sebagian besar belum terlaksana.

Bahkan, beberapa posyandu di Depok baru akan melaksanakan ORi pada pekan kedua atau pekan ketiga dari jadwal imunisasi ulang yang ditetapkan yakni 11 Desember 2017.

Kesadaran Masyarakat

Baru sedikitnya pelaksanaan imunisasi ulang yang dilakukan pemerintah di sejumlah daerah ditambah dengan masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan bahaya difteri jadi pengiring rendahnya cakupan ORI.

Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) DR dr Aman Bhakti Pulungan Sp.A (K) berpendapat masih banyak para orang tua yang belum mengerti dan memahami akan bahayanya penyakit difteri.

Bahwa penyakit difteri sangat mudah menular walau hanya lewat udara atau barang-barang penderita yang terkontaminasi, penyakit difteri sangat berbahaya dan bisa menyebabkan kematian terutama pada anak-anak.

Kesadaran akan kesehatan di masyarakat Indonesia, mengambil contoh dari BPJS Kesehatan, baru akan membuat kartu BPJS Kesehatan setelah ada yang sakit dan harus masuk rumah sakit.

Masyarakat sangat diharapkan untuk bersifat proaktif, khususnya bagi mereka yang di wilayahnya belum diadakan imunisasi ulang, untuk mengimunisasi anaknya ke berbagai fasilitas kesehatan.

Kendati demikian sebagian masyarakat lainnya yang di wilayahnya sudah disosialisasikan dan dilaksanakan imunisasi ulang difteri, menurut Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Elizabeth, animonya tinggi.

Untuk sebagian masyarakat lainnya yang masih menolak untuk memvaksinasi anaknya karena bermacam alasan, Menteri Kesehatan Nila Moeloek berkali-kali meminta agar para orang tua memenuhi hak anak untuk sehat dengan melakukan tindakan pencegahan melalui imunisasi.

Menteri Kesehatan Nila Moeloek menjelaskan bahwa kejadian luar biasa difteri membuat masyarakat mau tidak mau harus menerima imunisasi. Karena seorang anak yang tidak dimunisasi tidak hanya berdampak pada kesehatan anak itu semata, melainkan juga bisa memengaruhi kesehatan anak lain di sekitarnya.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Mohammad Subuh menegaskan komitmen pemerintah untuk segera menyelesaikan kasus wabah difteri yang terjadi di 95 kabupaten-kota pada 20 provinsi di Indonesia.

Dia menjelaskan pada 2018 Indonesia akan menyelenggarakan pergelaran kompetisi olahraga tingkat Asia yang mengharuskan Indonesia terbebas dari berbagai penyakit menular agar tidak menyebabkan wabah secara internasional.

Khususnya untuk Kota Palembang dan DKI Jakarta sebagai kota yang akan menghelat Asian Games 2018, Subuh mengatakan pemerintah menargetkan untuk menuntaskan berbagai penyakit menular termasuk difteri sejak satu bulan sebelum pentas olahraga dimulai.

Harapannya jelas tidak hanya Palembang dan Jakarta, tetapi seluruh Indonesia kembali terbebas dari difteri sebagaimana pada tahun 1990-an dan 2013 ketika tak ada satupun kasus difteri terjadi di Tanah Air.[Ant]

Lihat juga...