Direhabilitasi, Ahmad Doli Kurnia Kembali Jadi Anggota Golkar

JAKARTA – Status keanggotaan koordinator Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia, sebagai anggota Partai Golkar telah direhabilitasi. Keputusan itu berasal dari rekomendasi Mahkamah Partai Golkar dalam rapat pleno.

Ahmad Doli Kurnia menyebut dirinya telah mendapat informasi langsung dari pimpinan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar terkait rekomendasi tersebut.

“Saya sudah mendapat informasi langsung dari pimpinan DPP bahwa status keanggotaan saya telah direhabilitasi melalui Rapat Pleno,” kata Doli saat dihubungi Cendana News, Senin (18/12/2017) pagi.

Doli mengaku bergembira karena haknya sebagai anggota Partai Golkar dikembalikan lagi. Selain itu, juga berterima kasih kepada DPP Partai Golkar yang telah melakukan proses normalisasi dengan cepat dan serius.

“Ya tentu saya merasa bergembira hak saya dikembalikan lagi. Saya juga berterima kasih kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, yang diawal kepemimpinannya ini telah melakukan proses normalisasi yang cepat dan tampak sungguh-sungguh dalam menerapkan perubahan dan pembaharuan,” kata Doli.

Ia berharap kepemimpinan Airlangga Hartarto yang definitif pasca Munaslub nanti, akan terus melanjutkan terobosan dalam keseriusannya mewujudkan Golkar Baru, Golkar Bersih, dan Golkar Bangkit.

Sebelumnya, pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan Ahmad Doli Kurnia resmi kembali menjadi kader partai. Menurutnya hal itu merupakan rekomendasi dari Mahkamah Partai.

“Rekomendasi dari Mahkamah Partai menyatakan proses pemecatan keanggotaan saudara Doli direhabilitasi,” kata Airlangga usai rapat pleno di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Minggu (18/12).

Rekomendasi itu, kata Airlangga telah dibahas dan disepakati dalam rapat pleno. Dengan keputusan itu, terhitung sejak rapat pleno tersebut, Doli tetap berstatus menjadi anggota Partai Golkar.

Sebelumnya, Doli dipecat saat DPP Partai Golkar dinahkodai Setya Novanto pada akhir Agustus lalu. Doli bersuara keras agar partai mengganti Setya Novanto dari jabatan ketua umum karena terseret kasus dugaan korupsi pengadaan proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).

Lihat juga...