Disdukcapil NTB Pastikan Perekaman e-KTP Tuntas Sebelum Pemilukada

MATARAM – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Desa, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD-Dukcapil) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Ashari memastikan, proses perekaman e-KTP bagi masyarakat tuntas sebelum Pemilukada.

“Kita memastikan, perekeman proses perekaman e-KTP bagi masyarakat yang memiliki hak pilih akan tuntas bulan Maret 2018 mendatang, sebelum pencoblosan Pemilukada dilaksanakan,” kata Ashari di Mataram, Kamis (28/12/2017).

Dikatakan, jumlah masyarakat NTB sekarang mencapai 5 juta jiwa, yang wajib e-KTP sebanyak 3,8 juta lebih, sementara yang sudah melakukan rekaman e-KTP sebanyak 3,5 juta, sedangkan yang belum 380 ribu lebih.

Ashari menjelaskan, awalnya pihaknya menargetkan proses perekaman e-KTP bisa tuntas akhir Desember, tapi karena kondisi sehingga target itu tiada bisa terpenuhi.

“Untuk memastikan proses perekaman bisa benar-benar sebelum proses pencoblosan, koordinasi dengan Dukcapil Kabupaten/Kota, termasuk memperbaiki alat perekam,” katanya.

Ditambahkan, yang pasti pihaknya tentu berupaya semaksimal mungkin supaya semua warga bisa menggunakan hak pilih dan supaya proses pelaksanaan Pemilukada NTB 2018 dan pemilu 2019 bisa berlangsung sukses.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB, L Aksar Anshori mengatakan, sebanyak 500 ribu orang masyarakat di NTB terancam tidak bisa menggunakan hak pilih pada Pemilukada 2018, karena belum melakukan perekaman e-KTP.

Kondisi tersebut dikhawatirkan, karena bisa saja dijadikan peluang untuk dipermainkan oleh oknum tertentu pada saat Pemilukada berlangsung dan bisa saja dijadikan alasan merusak suasana pemilihan.

Aksar menjelaskan, aturan menggunakan hak suara pada pemilihan saat ini berbeda dengan sebelumnya. Pada pemilihan sebelumnya masyarakat yang sudah memiliki hak pilih bisa menunjukkan SIM, paspor atau KK. Akan tetapi, pemilihan sekarang harus menunjukkan e-KTP, tanpa e-KTP pemilih tidak bisa memberikan hak suaranya.

Cara lain hanya jika pemilih memiliki surat keterangan (suket) yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) ketika blangko KTP tidak ada. KPU berharap kepada pemerintah daerah supaya segera menuntaskan persoalan ini.

“Kegunaan e-KTP sangat banyak, bukan hanya dalam proses pilkada saja, sehingga pemerintah diminta segera menuntaskan sebelum tanggal 27 Juni 2018,” ujarnya.

Lihat juga...