Dishub Padang tak Mampu Tutup Perlintasan Sebidang tak Berizin

PADANG – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Padang, Sumatera Barat, belum bisa menutup titik-titik perlintasan sebidang yang terbilang tidak berizin. Meski telah melewati tenggat waktu yang diberikan Kementerian Perhubungan RI.

Kepala Dishub Padang, Dedi Henidal mengatakan, Dishub Padang belum bisa melakukan penutupan perlintasan sebidang yang tidak berizin. Hal ini dikarenakan akan menutup mati lalu lintas warga yang hanya memiliki satu-satunya jalur di perlintasan sebidang tersebut.

“Untuk menutupnya kita bisa saja, tapi kalau nanti sudah ditutup, warga yang memang hanya memiliki jalur satu-satunya di perlintasan sebidang itu, mau lewat ke mana. Hal ini jika ditegaskan, bisa heboh masyarakat,” katanya, Rabu (13/12/2017).

Kereta api tengah melintasi perlintasan sebidang yang berizin berada di kawasan Lapai, Padang/Foto: M. Noli Hendra

Menurutnya, jika pihak kereta api bersikeras meminta Disbub untuk menutup perlintasan sebidang yang tidak berizin itu, sebaiknya pihak Balai Perkeretaapian membuat jalan yang berada di pinggir rel, yang bisa memberikan akses jalan menuju perlintasan sebidang yang berizin.

“Sebaiknya, pihak Balai Perkeretaapian membuatkan dulu jalan yang ada di pinggir sepanjang rel kereta api itu agar memberikan kemudahan masyarakat, tanpa menutup mati akses jalan. Setelah itu, barulah ditutup perlintasan sebidang yang tidak berizin,” tegasnya.

Ia mengaku, tujuan Kemenhub untuk menutup perlintasan sebidang yang tidak berizin itu, untuk menghindari adanya kecelakaan kereta api dengan kendaraan yang melintasi rel kereta. Namun, untuk mempertegas menutup perlintasan sebidang yang tidak berizin, perlu memikirkan akses masyarakat.

“Saya belum hitung berapa banyak titik perlintasan sebidang yang tidak berizin di Kota Padang ini. Namun, jika melihat dari jenis kecelakaan yang terjadi, hal itu dikarenakan kelalaian dari pengendara yang tidak mematuhi rambu-rambu yang ada di perlintasan,” sebutnya.

Sementara itu, dari pantauan di lapangan, titik jalan perlintasan sebidang yang tidak berizin yang ada di Kota Padang, cukup banyak terlihat di kawasan Jati dan Lubuk Buaya. Kereta api di Sumatera Barat, melintasi tiga daerah, yakni Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Pariaman.

Munculnya pembahasan penutupan perlintasan sebidang yang tidak berizin itu, berdasarkan perintah dari Direktur Keselamatan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI, Edi Nursalam, yang mengatakan sepakat untuk serius menangani perlitasan sebidang.

Hal ini berdasarkan tingginya angka kecelakaan kereta api dengan kendaraan yang terjadi di Sumatera Barat. Untuk itu, Edi memberikan waktu selama satu bulan terhitung sejak menjelang akhir Oktober 2017 lalu.

Edi meminta kepada Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, seperti Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Pariaman yang dilalui oleh kereta api, melakukan penutupan perlintasan sebidang yang ilegal.

“Jika ingin menjadi perlintasan sebidang yang tidak berizin menjadi berizin. Segeralah Dinas Perhubungan membuat perlintasan sebidang yang berizin yang dilengkapi rambu-rambu yang sesuai ketentuan perlintasan kereta api,” katanya di Padang, beberapa waktu lalu.

Ia menyebutkan, persoalan anggaran untuk penanganan perlintasan sebidang baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat mesti diperjuangkan.

Edi berharap, komitmen bersama dalam mengatasi permasalahan tingginya angka kecelakaan di perlintasan sebidang, dapat membuat terminimalisir. Ke depan, tak ada lagi transportasi kereta api yang memakan korban jiwa masyarakat.

Lihat juga...