Dishub Sumbar Targetkan Pergub Angkutan Daring Selesai 2017

PADANG — Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Barat (Sumbar), Amran, menyebutkan, Peraturan Gubernur (Pergub) terkait angkutan daring diupayakan untuk diterbitkan pada tahun ini.

Menurutnya, untuk merealisasikan Pergub tersebut agar dapat terlaksana dengan cepat, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menerima masukan muatan-muatan dari berapa pihak untuk penyempurnaan pergub ini.

“Kita akan koordinasikan dan siap menerima masukan dari pihak terkait untuk penyempurnaan pergub ini. Silahkan koordinasikan ke Perhubungan dan Biro Hukum. Karena, satu atau dua hari ke depan kita akan rapat penyelesaian pergub ini,” katanya, Senin (18/12/2017).

Ia juga menyebutkan, pergub tersebut kerangkanya tidak akan banyak berubah dari Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 tahun 2017 yang sedang dalam proses penyusunan.

“Jadi, pembuatan pergub ini tidak akan bertentangan dengan pusat, karena kerangka tidak jauh dari permenhub,” ungkapnya.

Setelah Pergub itu selesai, ungkap Amran, akan segera disosialisasikan kepada pengusaha dan pengemudi angkutan daring. Penerapannya kemungkinan mulai dilakukan akhir Januari atau awal Februari 2018.

“Dalam kerangka Pergub yang sedang disiapkan termuat tarif bawah dan tarif atas untuk angkutan daring yang ditetapkan Dirjen Perhubungan Darat atas usulan gubernur,” ujarnya.

Kemudian, katanya, wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan (kuota) angkutan daring ditetapkan gubernur dengan mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya perkiraan kebutuhan atau kuota, perkembangan daerah, karakteristik daerah dan prasarana jalan.

Ia menilai, angkutan daring juga harus dilaksanakan oleh perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam bentuk PT atau koperasi yang bekerja sama dengan perusahaan aplikasi.

Perusahaan aplikasi juga diimbau untuk bertindak sebagai penyelenggara angkutan umum yang meliputi pemberian layanan akses aplikasi pada perusahaan angkutan umum yang belum punya izin.

“Dilarang untuk memberikan layanan aplikasi kepada perorangan serta melakukan perekrutan pengemudi. Dan, perusahaan aplikasi juga dilarang untuk menetapkan tarif dan memberikan promosi tarif di bawah tarif bawah yang ditetapkan,” tegasnya.

Terkait angkutan daring tanpa izin yang masih beroperasi, akan ditentukan tindak lanjutnya pada 30 Januari 2018.

Sebelumnya, Aliansi Pengusaha Angkutan Kota (APAK) Padang, beberapa waktu lalu mengadukan nasib mereka kepada Gubernur Irwan Prayitno terkait perkembangan jasa angkutan daring dan seputar usaha mereka pada bidang jasa angkutan kota.

“Mereka memang telah menemui saya secara langsung. Intinya kita tunggu dulu Pergubnya selesai, karena dalam Pergub itu akan diatur soal tarif dan perusahaan yang berbadan hukum,” ucapnya.

Menurutnya, angkutan daring seperti ojek, bukan sebuah angkutan umum, baik itu ojek pangkalan maupun ojek online. Hal ini mengacu pada aturan yang menyebutkan, bahwa angkutan roda empat, sementara untuk roda dua tidak merupakan angkutan umum.

“Ojek bukanlah angkutan umum, baik itu online ataupun tidak. Jadi, meski demikian, persoalan yang dialami oleh para angkutan kota perlu diselesaikan melalui Pergub tersebut,” tegasnya.

Lihat juga...