Dorong Daya Beli, Kebijakan UMR Harus Dilaksanakan

MATARAM – Kebijakan penetapan Upah Minimum Regional (UMR) melalui Upah Minimum Provinsi (UMP) di setiap provinsi termasuk di Nusa Tenggara Barat (NTB) bagi pekerja diharapkan bisa dilaksanakan secara konsisten oleh semua perusahaan.

“Untuk UMR bagi pekerja, para pengusaha diharapkan bisa merealisasikan secara konsisten dalam rangka meningkatkan penghasilan dan daya beli masyarakat pekerja,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Endang Tri Wahyuningsih di Mataram, Jumat (29/12/2017).

Realisasi UMR melalui kebijakan UMP penting dilakukan, mengingat, harga-harga sejumlah kebutuhan pokok seringkali naik dan kalau diukur dengan nilai UMR sekarang seperti NTB dari Rp1,6 juta pada 2017 menjadi Rp1,8 juta pada 2018, kalau mau jujur masih jauh dari kata cukup.

Tapi setidaknya dengan jumlah sebesar itu jika konsisten dilaksanakan para pengusaha, masyarakat pekerja bisa terbantu dalam memenuhi kebutuhan hidup.

“Selain konsistensi dari perusahaan, pengawasan terhadap kebijakan tersebut harus serius dilakukan, supaya benar-benar bisa dilaksanakan sesuai aturan,” katanya.

Sebelumnya, Pemprov NTB menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB tahun 2018 sebesar Rp1.825.000. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan UMP tahun 2017 sebesar Rp1,6 juta.

UMP tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Gubernur NTB Nomor 561-815-Tahun 2017, tertanggal 31 Oktober 2017.

Pembayaran upah minimum ini berlaku bagi para pekerja atau buruh dengan masa kerja nol sampai dengan satu tahun. Sedangkan bagi pekerja yang mempunyai masa kerja satu tahun lebih, jumlah pembayaran hendaknya di atas upah minimum yang berlaku.

Dengan telah diumumkannya kenaikan UMP, Wildan berharap, tidak ada lagi pengusaha atau perusahaan yang membayar upah di bawah standar upah minimum yang berlaku.

“Jika ada perusahaan yang membayar upah pekerja di bawah standar upah minimum, mereka bisa dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu pidana penjara minimal satu tahun dan maksimal empat tahun penjara, atau denda minimal Rp 100 juta dan maksimal Rp 400 juta,” katanya.

 

Lihat juga...