Dorong Daya Beli, Kebijakan UMR Harus Dilaksanakan

MATARAM – Kebijakan penetapan Upah Minimum Regional (UMR) melalui Upah Minimum Provinsi (UMP) di setiap provinsi termasuk di Nusa Tenggara Barat (NTB) bagi pekerja diharapkan bisa dilaksanakan secara konsisten oleh semua perusahaan.

“Untuk UMR bagi pekerja, para pengusaha diharapkan bisa merealisasikan secara konsisten dalam rangka meningkatkan penghasilan dan daya beli masyarakat pekerja,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Endang Tri Wahyuningsih di Mataram, Jumat (29/12/2017).

Realisasi UMR melalui kebijakan UMP penting dilakukan, mengingat, harga-harga sejumlah kebutuhan pokok seringkali naik dan kalau diukur dengan nilai UMR sekarang seperti NTB dari Rp1,6 juta pada 2017 menjadi Rp1,8 juta pada 2018, kalau mau jujur masih jauh dari kata cukup.

Tapi setidaknya dengan jumlah sebesar itu jika konsisten dilaksanakan para pengusaha, masyarakat pekerja bisa terbantu dalam memenuhi kebutuhan hidup.

“Selain konsistensi dari perusahaan, pengawasan terhadap kebijakan tersebut harus serius dilakukan, supaya benar-benar bisa dilaksanakan sesuai aturan,” katanya.

Sebelumnya, Pemprov NTB menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB tahun 2018 sebesar Rp1.825.000. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan UMP tahun 2017 sebesar Rp1,6 juta.

Lihat juga...