Dukung Trump, Guatemala Pindahkan Kedutaannya ke Yerusalem

GUATEMALA – Presiden Guatemala Jimmy Morales menginstruksikan pemindahan memindahkan kedutaan negaranya di Israel ke Yerusalem. Instruksi tersebut diberikan setelah sebelumnya negara tersebut mendukung Amerika Serikat mengenai status Yerusalem dalam sidang umum PBB.

Dalam senbuah postingan singkat di akun media sosial Facebook resminya, Morales mengatakan, bahwa keputusan memindahkan kedutaannya tersebut dari Tel Aviv diambil setelah berbicara dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

6 Desember lalu, Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Keputusan tersebut merubah kebijakan AS selama beberapa dekade terhadap Yerusalem. Keputusan tersebut membuat kemarahan dunia Arab serta sekutu Barat.

Status Yerusalem merupakan salah satu halangan paling sulit untuk mencapai kesepakatan damai antara Israel dan Palestina. Keduanya sama-sama menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota mereka.

Masyarakat internasional tidak mengakui kedaulatan Israel atas seluruh kota tersebut pasca perang pada 1967. Yerusalem merupakan tempat suci bagi umat Islam, Yahudi dan Kristen.

Pada Kamis (21/12/2017), 128 negara menentang Trump dengan mendukung resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tidak mengikat, yang meminta AS untuk menolak pengakuannya terhadap Yerusalem. Guatemala dan negara tetangganya, Honduras, adalah dua dari hanya segelintir negara yang bergabung dengan AS dan Israel dengan memberikan suara untuk menentang resolusi tersebut di Yerusalem.

AS merupakan sumber bantuan penting bagi Guatemala dan Honduras, dan Trump telah mengancam akan memotong bantuan keuangan ke negara-negara yang mendukung resolusi PBB. Morales, mantan komedian televisi yang memiliki basis dukungan konservatif Kristen terpenting, pada awal tahun ini terlibat dalam perselisihan sengit dengan PBB ketika sebuah badan anti-korupsi yang didukung PBB di Guatemala mencoba untuk memakzulkan dirinya.

Meskipun Morales menghindari pemakzulan, dia gagal dalam usaha untuk mengusir kepala badan tersebut, Komisi Internasional Melawan Impunitas di Guatemala, setelah mendapat kritik dari PBB, AS dan Uni Eropa. (Ant)

Lihat juga...