Fadli Zon: Peristiwa PDRI Tonggak Hari Bela Negara

JAKARTA — Hari Bela Negara tidak bisa dipisahkan dari sebuah peristiwa sejarah, yaitu terbentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada tahun 1948-1949 atau tepatnya sejak 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949. Usianya hanya sekira 7 bulan, tapi menentukan masa depan Indonesia yang baru diproklamasikan.

“PDRI ini satu peristiwa penting ditandai untuk memberikan satu nilai dan semangat juang tentang sebuah tonggak atau peristiwa sejarah yang mungkin usianya hanya 7 bulan, tapi menentukan masa depan Indonesia yang baru diproklamasikan kemerdekaannya,” sebut Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPR RI Fadli Zon pada Peringatan Hari Bela Negara dan Peluncuran Buku, di Gedung Nusantara DPR RI, Ruang Abdul Muis, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (23/12/2017).

Dasar dibentuknya PDRI karena Ibu Kota Yogyakarta diduduki Belanda. Ketika itu, Bung Karno, Bung Hatta, Sjahrir, KH Agus Salim juga tokoh lainnya ditangkap oleh Belanda dalam sebuah Agresi Militer II yang sudah diprediksi.

Kemudian ada satu kesepakatan, kalau para pemimpin ini ditangkap, akan dibentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia yang dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara.

Syafruddin yang juga sebagai Menteri Kemakmuran diberi mandat untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Bukittinggi, Sumatera Barat. PDRI inilah yang membuat eksistensi Republik Indonesia tetap hadir di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diperjuangkan oleh para tokoh, ketika itu dipimpin oleh LN Palar.

Mereka menyampaikan bahwa Republik Indonesia masih ada, walaupun Van Royen pada waktu itu mengatakan Indonesia sudah tidak ada lagi karena pemimpinnya sudah ditangkap, ibu kota dikuasai dan tidak ada lagi perlawanan.

“Tidak hanya PDRI, termasuk perjuangan Jenderal Soedirman bergerilya di Jawa, ini sampai melalui berita-berita. AURI juga telah berperan ketika itu, sehingga sampai ke perwakilan Indonesia di New York, terdiri LN Palar, Sujatmoko, Sudarto, dan Sumitro Djoyohadikusumo, berhasil meyakinkan bahwa Republik Indonesia masih ada,” terangnya.

Oleh karena itu kemudian dikirim satu misi waktu itu untuk memulai perundingan baru, yang dipimpin oleh Mohammad Roem dan negosiator dari Belanda Van Royen hingga menghasilkan Perundingan Roem-Royen. Sejak itulah lahir Konferensi Meja Bundar (KMB).

“Dari konferensi itu, ada yang kontra dari orang-orang yang berada di jalur politik, militer, pasukan, dan sebagainya. Saya waktu itu juga membaca buku sejarah, PDRI termasuk yang memprotes kebijakan Roem-Royen, karena mengatakan ini bagaimana orang yang dalam tahanan tetapi melakukan perundingan. Pada waktu itu Pak Sudarto yang datang, karena dunia internasional tahunya Soekarno Hatta,” kata Fadli Zon.

Meskipun terjadi perdebatan tajam akhirnya terjadilah rekonsiliasi. Syafruddin Prawiranegara kembali ke Yogyakarta. Mohammad Natsir, Leimana, dan dokter Abdul Halim, Jenderal Soedirman yang juga memprotes peristiwa perundingan Roem-Royen itu akhirnya juga mau bergabung kembali setelah dikirim utusan salah seorang anak buah Jenderal Soedirman, Letkol Soeharto.

Selebihnya, semuanya kembali. Ada semacam rekonsiliasi nasional untuk kepentingan nasional dan bangsa.

“Ini suatu nilai-nilai yang penting. Ketika ada satu kepentingan nasional, kepentingan negara yang lebih besar, bahkan ego dari pribadi-pribadi yang besar itu bisa dikesampingkan untuk mempertahankan kemerdekaan RI,” tutur Fadli Zon.

“Saya kira ini yang bisa menjadi nilai-nilai tertib dalam berpolitik, berbangsa, dan bernegara,” pungkasnya.

Lihat juga...