Gugatan Tanah Ulayat Kandas di Pengadilan

LARANTUKA – Sengketa tanah yang berlokasi di Kelurahan Weri Kota Larantuka antara penggugat Yohanes Juang da Silva Cs melawan Andreas Fernandez, Kongregasi Bunda Hati Kudus dan lainnya, kandas untuk kelima kalinya.

Setelah hakim Pengadilan Negeri Larantuka 14 Desember 2017 memutuskan, gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Karena gugatan para penggugat tidak memenuhi syarat formal, yakni kurang pihak.

Pieter Hadjon, SH, MH kuasa hukum tergugat. Foto: Ebed de Rosary

“Yang dimaksud dengan kurang pihak adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa tidak ikut digugat. Sebagian obyek sengketa telah dialihkan kepada pihak ketiga dengan demikian pihak ketiga sebagai pemegang hak terakhir atas obyek sengketa harus ikut digugat,” ujar Pieter Hadjon, S.H., M.H kuasa hukum tergugat, Jumat (15/12/2017).

Bagi orang yang mengerti hukum, terang Pieter, gugatan yang diajukan berulang kali dengan subyek dan obyek yang sama akan mudah memahaminya. Namun bagi masyarakat awam hukum akan menjadi tanda-tanya, mengapa obyek yang sama dengan orang yang sama digugat berulang-ulang kali, kapan ada kepastian hukum?

“Harus dibedakan antara putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima dan gugatan ditolak. Putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Pertimbangan hakim hanya berkisar pada syarat formal gugatan seperti tentang kompetensi absolut dan kompetensi relatif, menyangkut kewenangan pengadilan untuk mengadili dan eksepsi kurang pihak,” tuturnya.

Selebihnya, lanjut Pieter, ada eksepsi error in persona yakni eksepsi tentang salah orang yang digugat, termasuk eksepsi tentang legal standing yakni penggugat tidak mempunyai hak menuntut karena tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa.

“Putusan mengenai cacat formal gugatan dengan diktum putusan gugatan penggugat tidak dapat diterima upaya hukumnya, bisa diajukan banding atau dengan mengajukan gugatan ulang,” ungkapnya.

Sedangkan gugatan dinyatakan ditolak, maka perkara yang sama dengan para pihak yang sama tidak dapat mengajukan gugatan kembali, beber Pieter, karena hakim sudah mempertimbangkan materi pokok perkara yakni mengenai hubungan hukum antara penggugat dan obyek sengketa.

“Jika penggugat tidak dapat membuktikan sebagai pemegang hak atas obyek sengketa, maka gugatan dinyatakan ditolak,” sebut putra Flores Timur ini.

Sementara itu Icad Umbu, salah seorang keluarga tergugat mengatakan, para penggugat berdalih bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah hak ulayat. Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan (2) UU Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, jelas disebutkan masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, berhak melakukan tiga hal.

Ketiga hal tersebut, jelas Icad, yakni melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari–hari masyarakat adat yang bersangkutan, melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan undang–undang serta mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

“Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ketentuan undang-undang tersebut, ditetapkan dengan Peraturan Daerah atau Perda. Masyarakat adat tersebut belum ada dalam Perda,” pungkasnya.

 

Lihat juga...