Gumukrejo Boyolali Kesulitan Terapkan PHBS

SOLO — Ratusan warga Gumukrejo,  Desa Giriroto,  Kecamatan Ngemplak, Boyolali,  Solo,  Jawa Tengah,  mengaku kesulitan menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS). Hal ini lantaran minimnya fasilitas penunjang, baik kebutuhan mandi, cuci dan kakus (MCK). 

Salah satu tokoh masyarakat Bulakrejo,  Mulyono, mengatakan, kondisi ekonomi warganya yang tergolong rendah dan masuk wilayah pelosok pedesaan, menyebabkan kurangnya perhatian terhadap kesehatan.

Tokoh masyarakat Bulakrejo, Mulyono. -Foto: Harun Alrosid

“Hampir separuh warga di Gumukrejo tak memiliki jamban sendiri.  Mereka masih BAB (buang air besar)  sembarangan,” kata Mulyono, kepada Cendana News,  Jumat (8/12/2017).

Disebutkan,  setidaknya ada 203 Kepala Keluarga yang ada di kampungnya.  Separuh dari angka itu,   belum memiliki jamban sendiri. Dampaknya, warga memilih menggunakan sungai,  kebun dan lahan perkebunan menjadi lokasi BAB.

Kondisi itu diperburuk dengan kondisi hujan, yang menyebabkan warga kian sembarangan saat BAB. “Warga memilih ke sungai terdekat atau di tengah lahan tebu,” lanjut dia, sembari menyatakan jika ada lahan perkebunan tebu yang tak jauh dari permukiman warga.

Minimnya kepedulian terhadap PHBS, tak lain karena pemahaman warga yang juga masih rendah. Pola PHBS masih menjadi hal yang asing bagi warga,  karena untuk memiliki mandiri terkendala biaya.

Sebagian besar warga yang bekerja sebagai buruh dan pekerja serabutan membuat kondisi ekonomi mereka pas-pasan. Sementara untuk fasilitas umum MCK, sejauh ini belum ada. “Kalau pun ada MCK umum,  kadang warga sungkan jika harus ke lokasi yang masuk ke rumah tetangga,” tambahnya.

Warga berharap,  pemerintah memberikan perhatian kepada warga Gumukrejo, yang masih perbatasan dengan wilayah Karanganyar.  “Selain MCK,  banyak warga yang belum memiliki listrik sendiri.  Sebagian besar warga masih nyalur ke tetangga,” tandas Mulyono.

Sementara itu,  anggota DPR RI, Endang Srikarti Handayani, mengaku prihatin melihat kondisi warga Gumukrejo yang belum memiliki fasilitas BAB. Menurutnya, pemerintah perlu turun tangan untuk bisa mengatasi persoalan warga.

“Kita terus menangkap aspirasi warga. Karena kendala warga fasilitas BAB, maka pemerintah harus bisa menyelesaikan. Karena program PHBS juga merupakan program pemerintah pusat,” jawab Endang.

Persoalan PHBS, imbuh dia, harus diselesaikan secara terstruktur oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Baik dinas terkait di kabupaten hingga pemerintah pusat. “Kita dorong untuk secepatnya bisa diatasi kendala warga Gumukrejo ini,” tutupnya.

Lihat juga...