Hanya Libatkan Satu Bank, Transaksi Non Tunai Identik Monopoli

PADANG – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Perwakilan Medan akan melakukan kajian terkait kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang menerapkan transaksi non tunai pada segala urusan keuangan, yang hanya diberlakukan kepada satu bank.

Kepala KPPU Perwakilan Medan, Abdul Hakim Pasaribu mengakui mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada suatu kebijakan dari Pemerintah Provinsi Sumbar bahwa dalam melakukan transaksi non tunai hanya satu bank yang bisa dikoneksikan.

Ia menyebutkan, dari informasi masyarakat yang diperoleh KPPU, bagi pihak-pihak yang berurusan dengan Pemprov Sumbar seperti pembayaran honor narasumber yang diundang Pemprov Sumbar dalam suatu kegiatan, sehingga pembayaran honornya harus secara non tunai, dan itu hanya bisa menggunakan Bank Nagari.

“Yang jelas kami akan mereview kebijakan tersebut, dan kami ada instrumen daftar periksa untuk melihat, apakah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” ucapnya di Padang, Jumat (8/12/2017).

Ia menegaskan, apabila nanti setelah adanya hasil review kebijakan itu ditemukan sebuah pelanggaran persaingan usaha, maka diberi sanksi sesuai dengan aturan yang ada. Namun, terkait adanya kegiatan transaksi non tunai itu, didukung oleh KPPU, karena turut melakukan upaya pencegahan terjadinya korupsi.

“Gerakan non tunai yang dilaksanakan pemerintah daerah sangat perlu didukung, karena semangatnya untuk mencegah korupsi. Semua transaksi non tunai terdata, sehingga mudah diawasi,” ujarnya.

Untuk itu, Abdul Hakim meminta kepada Pemprov Sumbar untuk menjelaskan teknis pelaksanaannya, apakah transaksi non tunai itu, harus satu bank saja, atau boleh dengan bank yang lain. Mengingat, menjadi nasabah bank juga merupakan hak masyarakat untuk memilih bank mana yang akan digunakannya.

“Kalau harus menunjuk satu bank, apa dasar hukumnya. Boleh saja, tapi harus melalui seleksi. Kalau sekedar non tunai, rasanya semua perbankan bisa. Contoh elektronik tol, dulu hanya satu bank BUMN, sekarang bank swasta juga bisa,” tegasnya.

Sementara itu, salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memegang posisi bendahara yang enggan disebutkan namanya menjelaskan, bukan tidak boleh untuk menggunakan bank lainnya terkait transaksi non tunai tersebut. Akan tetapi, jika sama-sama menggunakan bank yang digandeng oleh Pemprov Sumbar seperti Bank Nagari, akan lebih memudahkan dan lebih cepat prosesnya.

“Bisa kok jika memiliki rekening bank lain. Cuma prosesnya akan lama, dan nantinya juga akan dikenakan biaya transksi mengingat rekening bank Pemda hanya Bank Nagari, sementara tujuannya ke bank lain,” jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengeluarkan instruksi nomor 3 tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada 29 September 2017. Instruksi ini dikeluarkan menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah.

Dalam surat tersebut, terdapat instruksi bagi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah agar mengimbau kepada pihak ketiga untuk membuka rekening bank yang sama dengan rekening kas umum daerah dalam rangka mempermudah transaksi dengan pihak ketiga.

Lihat juga...