Hari Bela Negara Sangat Berarti Bagi Masyarakat Sumbar

PADANG — Terkait Hari Bela Negara, ada sejarah yang diingat oleh masyarakat di Sumatera Barat (Sumbar). Prof. Dr. Phil. Gusti Asnan, guru besar ilmu sejarah Universitas Andalas Padang, memaparkan bagaimana keinginan besar masyarakat Sumbar untuk memperingati Hari Bela Negara. 

Ia menyebutkan, sebelum ditetapkan Hari Bela Negara setiap tanggal 19 Desember, keinginan masyarakat di Sumatera Barat (Sumbar) untuk  memperingati adanya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) sangat menggebu-gebu.

Gusti Asnan menjelaskan, meskipun sejak 1950-an pada Orde Lama dan Orde Baru ada “larangan” untuk mengingat PDRI, namun orang Sumbar tetap bangga mengingatnya, baik secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi.

Ia menyebutkan, jika dilihat pada 2006 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tanggal 19 Desember 1948 hari lahirnya PDRI dianggap sebagai Hari Bela Negara. Ini tentunya membuat masyarakat Sumbar, bangga.

Menurutnya, pemerintah daerah di Sumbar dan kabupaten/kota telah mulai melaksanakan peringatan Hari Bela Negara dari beberapa tahun lalu. Dukungan pemerintah daerah dalam merayakannya, tidak hanya dengan upacara bendera saja, tapi juga melakukan lawakan sejarah dengan melibatkan siswa.

“Bahkan ada lomba, seperti kemah guru sejarah yang diadakan dengan bekerja sama dengan lembaga lain, yang berhubungan dengan Hari Bela Negara,” katanya, Selasa (19/12/2017) malam, melalui pesan singkat.

Menurutnya, di Sumbar selama ini peringatan Hari Bela Negara cukup  antusias. Namun, sayangnya kondisi itu hanya berlangsung hingga 2014 dan 2015. Peringatan Hari Bela Negara itu  yang sangat menggema di Sumbar dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan. Namun, akhir-akhir ini sepertinya kurang meriah.

Jika melihat pada sejarahnya, PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia) yang dicetuskan oleh Mr. Syafruddin Prawira Negara serta didukung oleh beberapa tokoh di daerah saat itu adalah momen penting bagi Negara ini.

“Sebab, saat itu Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta dan beberapa orang menteri ditangkap Belanda pada agresi Belanda II,” ucapnya.

Seperti halnya pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan serangan serentak ke kedudukan Republik Indonesia. Ibukota Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Lebih tragis lagi, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden berserta Perdana Menteri ditangkap Belanda.

Sebagai akibatnya, pemerintah Republik berada dalam keadaan gawat darurat dan Belanda menganggap negara-negara (nation-state) yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 itu sudah tamat riwayatnya.

Ia menceritakan, Belanda sempat keliru dan bahkan dibuat kecewa ketika mendapati kenyataan lahirnya pemerintahan alternatif Republik bernama PDRI di Bukittinggi. Meskipun kota tempat kedudukan Wakil Presiden itu sempat diserang Belanda, dan pada saat yang sama dengan ibukota Yogyakarta, tetapi tidak sempat didudukinya.

“Jadi, pada saat kritis itulah Menteri Kemakmuran Mr. Syafruddin Prawiranegara yang sedang berada di Bukittinggi, bersama pemimpin (sipil dan militer) mengadakan rapat untuk mendirikan Pemerintahan Daruarat RI,” jelasnya.

Rapat permulaan untuk pembentukan PDRI pun diadakan di Istana Wakil Presiden Bukittinggi pada 19 Desember 1948, tetapi tidak sampai tuntas, karena Belanda menembaki kota Bukittinggi dari udara.

Mr. Syafruddin baru dapat dikukuhkan menjadi Ketua PDRI pada 22 Desember 1948 jam 04.30 pagi di Halaban Payakumbuh.

“Begitulah proses penetapan lokasi PDRI Bukittinggi dan sekitarnya di Sumatera Barat, sesuai keputusan Bung Hatta sebagai wakil presiden/perdana menteri dan menteri pertahanan yang disampaikannya di waktu rapat kilat dengan para pejabat sipil dan militer di Istana Wakil Presiden pada pemulaan bulan Nopember 1948 di Bukittinggi,” paparnnya.

Momen tersebut, ternyata amat berkesinambungan dengan keputusan penting yang dibuat di Yogyakarta. Pada saat genting menjelang penangkapan mereka, Presiden dan Wakil Presiden masih sempat mengirimkan kawat (telegram) ke dua alamat.

Lihat juga...