Hari Bela Negara Sangat Berarti Bagi Masyarakat Sumbar

PADANG — Terkait Hari Bela Negara, ada sejarah yang diingat oleh masyarakat di Sumatera Barat (Sumbar). Prof. Dr. Phil. Gusti Asnan, guru besar ilmu sejarah Universitas Andalas Padang, memaparkan bagaimana keinginan besar masyarakat Sumbar untuk memperingati Hari Bela Negara. 

Ia menyebutkan, sebelum ditetapkan Hari Bela Negara setiap tanggal 19 Desember, keinginan masyarakat di Sumatera Barat (Sumbar) untuk  memperingati adanya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) sangat menggebu-gebu.

Gusti Asnan menjelaskan, meskipun sejak 1950-an pada Orde Lama dan Orde Baru ada “larangan” untuk mengingat PDRI, namun orang Sumbar tetap bangga mengingatnya, baik secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi.

Ia menyebutkan, jika dilihat pada 2006 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tanggal 19 Desember 1948 hari lahirnya PDRI dianggap sebagai Hari Bela Negara. Ini tentunya membuat masyarakat Sumbar, bangga.

Menurutnya, pemerintah daerah di Sumbar dan kabupaten/kota telah mulai melaksanakan peringatan Hari Bela Negara dari beberapa tahun lalu. Dukungan pemerintah daerah dalam merayakannya, tidak hanya dengan upacara bendera saja, tapi juga melakukan lawakan sejarah dengan melibatkan siswa.

“Bahkan ada lomba, seperti kemah guru sejarah yang diadakan dengan bekerja sama dengan lembaga lain, yang berhubungan dengan Hari Bela Negara,” katanya, Selasa (19/12/2017) malam, melalui pesan singkat.

Menurutnya, di Sumbar selama ini peringatan Hari Bela Negara cukup  antusias. Namun, sayangnya kondisi itu hanya berlangsung hingga 2014 dan 2015. Peringatan Hari Bela Negara itu  yang sangat menggema di Sumbar dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan. Namun, akhir-akhir ini sepertinya kurang meriah.

Jika melihat pada sejarahnya, PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia) yang dicetuskan oleh Mr. Syafruddin Prawira Negara serta didukung oleh beberapa tokoh di daerah saat itu adalah momen penting bagi Negara ini.

“Sebab, saat itu Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta dan beberapa orang menteri ditangkap Belanda pada agresi Belanda II,” ucapnya.

Seperti halnya pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan serangan serentak ke kedudukan Republik Indonesia. Ibukota Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Lebih tragis lagi, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden berserta Perdana Menteri ditangkap Belanda.

Sebagai akibatnya, pemerintah Republik berada dalam keadaan gawat darurat dan Belanda menganggap negara-negara (nation-state) yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 itu sudah tamat riwayatnya.

Ia menceritakan, Belanda sempat keliru dan bahkan dibuat kecewa ketika mendapati kenyataan lahirnya pemerintahan alternatif Republik bernama PDRI di Bukittinggi. Meskipun kota tempat kedudukan Wakil Presiden itu sempat diserang Belanda, dan pada saat yang sama dengan ibukota Yogyakarta, tetapi tidak sempat didudukinya.

“Jadi, pada saat kritis itulah Menteri Kemakmuran Mr. Syafruddin Prawiranegara yang sedang berada di Bukittinggi, bersama pemimpin (sipil dan militer) mengadakan rapat untuk mendirikan Pemerintahan Daruarat RI,” jelasnya.

Rapat permulaan untuk pembentukan PDRI pun diadakan di Istana Wakil Presiden Bukittinggi pada 19 Desember 1948, tetapi tidak sampai tuntas, karena Belanda menembaki kota Bukittinggi dari udara.

Mr. Syafruddin baru dapat dikukuhkan menjadi Ketua PDRI pada 22 Desember 1948 jam 04.30 pagi di Halaban Payakumbuh.

“Begitulah proses penetapan lokasi PDRI Bukittinggi dan sekitarnya di Sumatera Barat, sesuai keputusan Bung Hatta sebagai wakil presiden/perdana menteri dan menteri pertahanan yang disampaikannya di waktu rapat kilat dengan para pejabat sipil dan militer di Istana Wakil Presiden pada pemulaan bulan Nopember 1948 di Bukittinggi,” paparnnya.

Momen tersebut, ternyata amat berkesinambungan dengan keputusan penting yang dibuat di Yogyakarta. Pada saat genting menjelang penangkapan mereka, Presiden dan Wakil Presiden masih sempat mengirimkan kawat (telegram) ke dua alamat.

Pertama, ke Mr. Syafruddin Prawiranegara, yang sedang berada di Bukittinggi. Kedua, kepada Mr. Marimis yang sedang berada di Delhi, India.

Meskipun surat itu tidak pernah sampai ke alamat, jelasnya, hal ini karena alat komunikasi keburu dibinasakan Belanda, kelahiran PDRI tidaklah berdiri sendiri, melainkan sudah diantisipasi jauh sebelumnya dan dilaksanakan pada saat yang tepat dan dengan tindakan yang tepat.

Selanjutnya, dari Halaban, rombongan menteri PDRI meneruskan perjalanan pengungsian ke beberapa tempat yang lebih aman. Rombongan Ketua PDRI, Mr. Syafruddin Prawiranegara akhirnya ‘terdampar’ dan menetap di Bidar Alam, sebuah negeri terisolir di kawasan Solok Selatan dan rombongan yang satu lagi di bawah pimpinan Mr. Moh. Rasyid Gubernur Militer Sumatera Barat dan sekaligus bertindak selaku Menteri PDRI (menteri pemuda dan Perburuhan) menetap di Kototinggi, sebelah utara Payakumbuh.

Dari kedua tempat itulah (Bidar Alam dan Kototinggi), PDRI menjalankan pemerintahan secara mobile, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain di dalam hutan, sambil meneruskan perjuangan gerilya, mengkoordinasikan pemerintahan ke seluruh daerah di Sumatera dan di Jawa, reorganisasi struktur kabinet  dan pemerintahan serta berhubungan dengan luar negeri. Ini dimungkinkan berkat kurir dan jaringan alat komunikasi yang tersedia di tangan PDRI.

Selama delapan bulan keberadaannya (Desember 1948 – Juli 1949), PDRI akhirnya berhasil menjalankan pemerintahan dalam pengungsian dan mengadakan kontak-kontak radio dan telegram dengan pimpinan di Jawa, termasuk dengan Panglima Soedirman, yang dalam pengungsiannya mengakui dan tunduk kepada PDRI pimpinan Sjafruddin di Sumatera.

Pada saat yang sama, PDRI juga mengadakan hubungan luar negeri, termasuk dengan wakil-wakil Indonesia di PBB, sehingga Indonesia berhak kembali mendapat kursi untuk duduk dalam sidang-sidang PBB.

Lalu, pada 10 Juli 1949, Ketua PDRI, Mr.Sjafruddin Prawiranegara memasuki Yogyakarta. Sesuai dengan kedudukannya sebagai kepala pemerintahan PDRI, ia pun bertindak sebagai inspektur upacara penyambutan kembalinya para pemimpin Republik Indonesia ke ibukota Yogyakarta. Termasuk di antaranya Soekarno-Hatta yang sudah datang lebih dahulu sejak 6 Juli 1949, kemudian disusul oleh Jenderal Sudirman.

“Ini semua sejalan dengan resolusi Dewan keamanan PBB, yang memaksa Belanda untuk memulihkan kedudukan Republik,” katanya.

Begitu juga pada 13 Juli 1949, Sidang Kabinet Hatta yang pertama kali sejak agresi militer Belanda II, dengan suatu agenda tunggal pengembalian mandat pemerintahan dari PDRI di bawah kepemimpinan Sjafruddin Prawiranegara kepada Perdana Menteri Hatta.

“Jika pemimpin Negara ditangkap, maka negara bisa bubar, apalagi saat itu sebagian dari ibukota republik dikuasai Belanda, dengan kebijakannya Soekarno mengirimkan mandat ke Mr. Sjafruddin untuk membuat pemerintahan pelarian, mandat itu  yang digunakan Prawira untuk membuat pemerintahan darurat di Sumatera,” ujarnya.

Menurutnya, itulah yang menjaga eksisnya pemerintah RI, karena pemerintahannya tetap ada walaupun presiden dan wakilnya ditangkap, sehingga  Negara Indonesia tetap diakui, di antaranya Negara Asia dan Afrika mendukung RI.

“Dengan PDRI, Republik Indonesia tetap eksis, walaupun kepala negaranya ditangkap dan ibukota dikuasai. Itu arti penting PDRI. Harapannya negara harus ada dan hadir, walaupun pemimpinnya ditangkap, warga negara harus memperjuangkan dan menanggung risiko agar tegaknya negara,”ujarnya.

Lebih lanjut, ia menuturkan jika dahulu Hari Bela Negara ditetapkan dengan perjuangan fisik, tapi sekarang dengan bentuk lain, yakni berjuang dengan bidang ilmu dan pendidikan untuk membela negara. Dengan berupaya membesarkan negara, memperjuangkan negara dengan apa yang bisa dilakukan.

“Keberadaan monumen Bela Negara di Kototinggi, mempunyai arti penting, tidak hanya karena rancangannya yang luar biasa, yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung. Tapi, jika itu rampung, maka orang yang berkunjung ke sana dapat mengingat peristiwa bersejarah. Sayang, sekarang terkendala, padahal itu bisa menjadi destinasi wisata sejarah dengan sejarah PDRI pada khususnya, sejarah nasional dalam memperjuangkan kemerdekan,” jelasnya.

Ia berpendapat, pada momentum Hari Bela Negara ini, pemerintah semestinya dapat melakukan upaya yang sungguh-sungguh. Hal ini mengingat mereka cukup besar peranannya terhadap bangsa ini, agar dapat segera diangkat menjadi pahlawan nasional.

“Upaya serius perlu dilakukan agar terpenuhi persyaratan  Mr. Sultan Moh Rasjid menjadi pahlawan nasional. Tentunya dengan melengkapi persyaratan, agar usulan yang disampaikan pemerintah daerah dapat diterima. Sebab, ia layak ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Karena  ia gubernur pemerintah daerah di saat PDRI. Perannya juga sangat besar kala itu, sangat layak jika ia diusulkan dan dijadikan pahlawan nasional,” ungkapnya.

Lihat juga...