Hongkong Buka Peluang Kerja Bagi Ratusan TKI

Editor: Koko Triarko

191

MATARAM – Pemerintah Hongkong membuka peluang bagi ratusan tenaga kerja asal Indonesia, termasuk asal Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), untuk dipekerjakan di sejumlah sektor.

“Pemerintah Hongkong saat ini masih mengalami kekurangan tenaga kerja dan membutuhkan tenaga kerja asing sebanyak 200 ribu orang, khususnya tenaga kerja rumah tangga dan tenaga kesehatan mengurus lansia”, kata Konsulat Jenderal RI untuk Hongkong, Tri Tharyat di Mataram, Rabu (6/12/2017).

Ia mengatakan, Pemerintah Hongkong telah menyampaikan pengumuman resmi, bahwa dalam 20 tahun ke depan masih akan memerlukan tenaga kerja asing sebagai tambahan dari yang ada sekarang.

Saat ini, jumlah tenaga kerja asing yang ada dan bekerja di Hongkong ada 350 orang, dan dikuasai Filipina dan Indonesia. Filipina  194 ribu dan Indonesia 157. Penambahan dilakukan, karena pemerintahan Hongkong sangat membutuhkan, khususnya untuk merawat warga lanjut usia, karena anaknya sudah bekerja.

“Khusus perawat lansia memang harus melewati pelatihan. Ini masih dipertimbangkan pemerintah Hongkong, dari Indonesia selayaknya memang harus sudah memiliki itu, termasuk NTB, ada sertifikasi tertentu, tapi, secara umum pendidikan cukup SMA dengan umur 21 tahun” jelas Tri.

Sementara dari sisi regulasi penempatan TKI di Hongkong, menurut Tri, sudah jauh lebih baik. Contohnya, kontrak kerja dipersiapkan langsung oleh pemerintah Hongkong, dengan membuat kontrak kerja dengan Konjen RI – Hongkong.

Baik pemerintah Hongkong maupun Konjen RI, sama-sama membuat draf, sehingga ada jaminan, baik hak dan kewajiban TKI tertulis dalam kontrak, ada gaji minimum bagi TKI termasuk kebijakan libur dan menjalankan ibadah bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam.

“Di Hongkong, gaji minimum bagi tenaga kerja asing mencapai Rp7,6 juta, itu tiap tahun dikaji dan naik terus setiap tahun dengan kenaikan rata-rata kurang lebih 400 ribu rupiah” katanya

Tri menambahkan, dirinya membawa agensi dari Hongkong datang ke NTB, karena potensi masih terbuka luas, dan juga peluang masih ada dengan jaminan Konjen Indonesia juga terlibat. Ini sekaligus sebagai alternatif atas kebijakan pemerintah melakukan moratorium pengiriman TKW PART ke Timur Tengah, dari sisi penghasilan juga lebih menjanjikan.

“Kenapa memilih NTB, dari komposisi jumlah TKI yang bekerja di Hongkong, sebanyak 158 ribu orang, dari NTB masih kecil, yaitu 4.800 orang, Jawa Timur paling tinggi 50 persen, Jawa Tengah 36 persen disusul Jawa Barat dan NTT”, katanya.

Wakil Gubernur NTB, Muhammad Amin, mengatakan, selain gaji menjanjikan, yang paling penting juga bagaimana semua masyarakat NTB yang bekerja di Hongkong nantinya bisa mendapatkan jaminan, keamanan dan kenyamanan selama bekerja.

“Setinggi apa pun pendapatan yang didapatkan TKI, bila perlakuan yang diterima tidak manusiawi, maka gaji yang tinggi itu tidak akan ada artinya, bahkan kalau perlu dilakukan pendampingan terhadap TKI, khususnya dari NTB”, katanya.

Ia berharap, kunjungan rombongan asosiasi PPTKI ini akan semakin meningkatkan kerja sama antara Hongkong dengan RI, khususnya pemerintah daerah NTB dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perwakilan Asosiasi PPTKI Hongkong, Mr. Cheung Kit Man mengungkapkan, bahwa saat ini Hongkong membutuhkan tambahan pengiriman tenaga kerja, baik dari Indonesia maupun negara lainnya.

“Sebanyak 320.000 tenaga kerja asing yang bekerja di Hongkong, separuhnya berasal dari Indonesia. Kami harap ada penambahan tenaga kerja sebesar 75 persen, baik dari Indonesia maupun negara lainnya”, katanya.

Mengingat populasi lansia di Hongkong meningkat, sehingga dibutuhkan banyak tenaga kerja untuk merawat mereka, dengan meningkatnya permintaan tenaga kerja diharapkan gaji pekerja sektor rumah tangga di Hongkong juga akan terus meningkat, sesuai dengan beban kerja pekerja.

Komentar