Idrus Marham Proyeksikan Munaslub Beri Mandat Airlangga

JAKARTA — Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golongan Karya (Golkar) mengukuhkan keputusan hasil keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP), menetapkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Masa kepengurusan melanjutkan sisa masa jabatan ketua umum sebelumnya hingga 2019.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Idrus Marham, menyebutkan hasil Rapimnas sesuai agenda, telah menyetujui keputusan Rapat Pleno pada 13 Desember, lalu. Intinya untuk mengisi jabatan kosong, maka secara musyawarah mufakat menetapkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum DPP Partai Golkar.

“Hasil Rapimnas sesuai dengan agenda, menyetujui keputusan Rapat Pleno DPP Partai Golkar pada 13 Desember, lalu. Intinnya dalam rangka untuk mengisi jabatan kosong, kita secara musyawarah mufakat menetapkan Airlangga sebagai ketua umum DPP Partai Golkar. Itulah tadi yang disepakati,” kata Idrus seusai Rapimnas III Partai Golkar, di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2017).

Idrus memproyeksikan pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang akan digelar besok, akan memberikan mandat kepada Arilangga Hartarto selaku ketua umum Partai Golkar. Airlangga sebagai ketua umum baru, tentu ingin ada akselerasi kerja.

“Kita proyeksikan dalam Munaslub akan memberikan mandat dan menetapkan Airlangga selaku ketua umum untuk melakukan revitalisasi sesuai kebutuhan dan aturan yang ada,” kata Idrus.

Selain itu, juga untuk memastikan kepengurusan DPP Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga bisa bekerja secara baik. Melakukan akselerasi dan paling penting adalah mesin politik partai ini bisa dijamin  berjalan, sehingga target-target politik kontestasi politik bisa dihadapi untuk memenangkan seluruh pemilihan.

Idrus menambahkan, sesuai Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Golkar, pasal 19, Airlangga dikukuhkan dan ditetapkan menjadi ketua umum mengisi jabatan lowong. Artinya, masa jabatan untuk masa bakti 2014-2019, dan kepengurusan berjalan selama 2 tahun hingga 2019.

“Karena ini mengisi jabatan lowong, konsekuensi logisnya adalah hanya melanjutkan sisa masa jabatan yang ditinggalkan oleh pejabat sebelumnya. Itu berarti hanya sampai 2019. Selama dua tahun ini insya Allah Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga ada kemajuan dan target politik bisa kita capai,” imbuhnya.

Ia berkeyakinan, bagi orang yang paham politik dan paham peta suara yang ada, sebagaimana apa yang disampaikan dalam rapat Partai Golkar pada 21 November dan 13 Desember, di mana memutuskan dengan sungguh-sungguh mengambil aspirasi dari seluruh pemilik suara, maka sekali pun dalam Munaslub dibuka pendaftaran calon ketua umum bagi orang yang tahu lapangan tidak akan maju.

“Kita mengambil keputusan sungguh-sungguh mengambil aspirasi dari seluruh pemilik suara. Kalau aspirasi dari pemilik suara sudah memberikan suaranya dan itu secara sungguh-sungguh dan konsisten, maka saya punya keyakinan meskipun dibuka pendafaran calon-calon, saya punya keyakinan bagi orang yang tahu lapangan tidak akan maju (sebagai calon ketua umum),” tuturnya.

Kendati nantinya ada yang maju menjadi calon ketua umum dalam Munaslub, bagi Idrus tidak jadi soal juga. “Ndak masalah. Saya serahkan itu semua (kepada peserta Munaslub),” ujarnya.

Namun, Idrus berharap, karena jabatan ketua umum hanya satu, setidaknya bagi kader Golkar lainnya yang mau maju bisa lebih legowo.

“Jangan hanya mau jabatan-jabatan, tapi tidak kerja, itu yang selalu saya katakan. Kepada Airlangga saya juga bilang, tadi ketawa-ketawa. Ketum jangan sampai ini cepat rapatnya, tapi kerjanya lambat. idealnya rapat cepat kerjanya cepat dan dinamis. Yang harus dihindari rapatnya dinamis, tapi kerjanya sepi. Saya kira itu tidak boleh terjadi dalam Partai Golkar,” pungkasnya.

Lihat juga...