INDEF Pastikan Inflasi 2017 di Bawah 4 Persen

Editor: Koko Triarko

36

JAKARTA – Direktur Institute (INDEF), Enny Sri Hartati, mengatakan stabilitas harga sangat menentukan daya beli dan pertumbuhan inflansi.

Menurutnya, angka inflansi pada 2014-2016 di bawah target pemerintah, yakni di bawah 4 persen. Padahal, target pemerintah itu, inflansinya 4 persen.

“Pada 2017 ini, kami hampir pastikan di bawah 4 persen. Bahkan 2018, kami juga menghitung inflansi lebih rendah dibandingkan target pemerintah,” kata Enny, dalam diskusi bertajuk ‘Pertumbuhan Ekonomi Stagnan 5 Persen, Indonesia Tertinggal Negara Tetangga’, di Alun Graha, Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Inflansi rendah, sebut Enny, logikanya memperkuat daya beli. Tetapi, ternyata indikatornya konsumsi rumah tangga dan produktivitas produksi menurun.

Menurut dia, pemicu inflansi adalah pangan dan energi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, porsi pendapatan masyarakat pemenuhan pangan rata-rata dari 26 persen menjadi 38 persen.

“Nah, dengan angka itu, apakah betul harga pangan kita stabil? Kalau misalnya harga pangan relatif stabil, semestinya orang bisa belanja. Tapi, ini tidak. Daya beli menurun,” ujarnya.

Menurutnya, energi sebenarnya tidak memicu inflansi. Karena yang bisa memicu inflansi itu Bahan Bakar Minyak (BBM). Ini lebih pada efek psikologis. “Tapi, sekarang kita lihat yang menjadi bandel dari pengolahan konsumen itu untuk kebutuhan yang sangat urgen”, katanya.

Seperti listrik, kata dia. Listrik ini basic kalau yang pakai token, hari ini tidak bayar habis pulsanya. Maka, detik itu juga aliran listriknya padam.

Listrik ini paling utama. Dan, begitu ada kenaikan TDL terutama 18 juta masyarakat itu yang tadinya disubsidi daya 900 Pott Amper (AP). Tiba-tiba subsidinya masih di kisaran 600 menjadi 1.100 sekian.

“Maka, porsi pengeluaran mereka yang tadinya Rp200 – Rp300 menjadi dua kali lipat. “Kalau UMP Jakarta kurang dari Rp4 juta, jadi hampir 10 persennya untuk memenuhi listrik,” ujar Enny.

Hal Ini, lanjut Enny, memang tidak memicu inflansi yang berlebihan, tapi berpengaruh langsung pada kemampuan daya beli masyarakat menjadi menurun.

Sementara, kata Enny, pemerintah selalu menjawab tidak ada penurunan daya beli, karena hanya perpindahan dari belanja konvensional ke transaksi digital.

“Orang belanja dengan sistem konvensional dan digital itu hanya cara. Jadi, walaupun tidak ada penurunan dari kemampuan masyarakat untuk kemampuan berkonsumsi, maka mestinya tingkat yutilisasi dari sektor riil kita tidak bermasalah, karena tetap saja dibeli walaupun pembeliannya beralih ke digital atau online”, ungkapnya.

Tapi, lanjut dia,  dari berbagai sisi berbagai indikator, baik penjualan ritel termasuk untuk daya beli menengah ke atas, yakni biasanya   indikator penjualan semen serta kendaraan roda dua dan tiga itu mengalami penurunan juga.

Komentar