Indonesia Kaji Kesejahteraan Filipina Selatan

JAKARTA – Kementerian Luar Negeri RI, sedang melakukan kajian untuk membantu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar Laut Sulu dan Sulawesi.

Kajian yang dilakukan oleh Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kemlu didasarkan pada fakta, bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) di kepulauan Basilan hingga Tawi-Tawi, Filipina selatan, hanya sepertiga dari rata-rata IPM nasional.

“Selama masyarakat di sana miskin, daerah itu akan sangat rentan digunakan untuk lokasi latihan kelompok radikal,” ujar Kepala BPPK Kemlu, Siswo Pramono, di Jakarta, Rabu (20/12/2017).

Hasil kajian sementara Kemlu menunjukkan, bahwa radikalisme yang berkembang di Filipina Selatan bersifat pragmatis, atau didorong oleh faktor kemiskinan, sehingga pendekatan yang dianggap cocok untuk membantu pembangunan di wilayah tersebut adalah pemberdayaan masyarakat.

Program serupa pernah dilakukan di Afghanistan, ketika Kemlu bekerja sama dengan Nahdlatul Ulama mendirikan 22 cabang untuk pusat deradikalisasi dan pembangunan daerah.

Lihat juga...