IPK Indonesia Terbaik Ketiga di ASEAN

JAKARTA — Meskipun kasus korupsi di Indonesia terus menggurita, bahkan akhir-akhir ini sejumlah kepala daerah secara beruntun ditangkap oleh KPK karena terlibat kasus korupsi, namun indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia terbaik ketiga di Asean setelah Siangpura dan Malaysia dan mengalahkan Filipina dan Thailand.

Tentunya kabar ini menjadi berita baik, melihat sepak terjang KPK selama ini dinilai masih belum maksimal, karena banyaknya kasus korupsi yang hampir terjadi di semua lini, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan bahkan pihak swasta.

Dan kegelisahan masyarakat tersebut ditanggapi oleh Ketua KPK, Agus Raharjo, ketika memberikan pemaparan saat peringatan hari anti korupsi sedunia di Jakarta, Senin (11/12/2017).

Agus Raharjo mengatakan, masyarakat selalu mempertanyakan kinerja lembaga yang dipimpinnya, karena kasus korupsi tidak pernah ada habisnya. “Memang kalau kita dilihat, sepertinya gerakan korupsi tidak bergerak, makin lama makin banyak orang ditangkap. Padahal, kalau kita lihat indeks persepsi korupsi kita sudah jauh lebih bagus, dan bahkan tahun ini kita nomor tiga di ASEAN,” kata Agus Raharjo.

Menurutnya, hal ini berarti kasus korupsi di Indonesia terus membaik dari tahun ke tahun. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, IPK Indonesia sudah jauh meningkatkan.

“Nanti kalau kita bergerak bersama-sama dengan rakyat, mengawasi, mudah-mudahan IPK kita naik di masa depan. Saat ini kita sudah menyalip Filipina dan Thailand yang sebelumnya di atas kita,” ungkapnya.

Di ASEAN, kata Agus, IPK yang paling baik adalah Siangpura, karena KPK negara pulau tersebut dibentuk sejak 1952, sangat jauh dari Indonesia yang baru dibentuk pada 2003. Sehingga Singapura lebih matang dari segi pencegahan dan penindakan dari korupsi.

Sedangkan Malaysia, KPK negara tetangga tersebut dibentuk 40 tahun lalu dan sudah cukup berpengalaman. “Jadi, kita harus mengucapkan syukur, karena indeks persepsi korupsi kita terus naik ke arah yang lebih baik. Komitmen kita terhadap anti korupsi harus terus ditingkatkan,” ungkapnya.

Salah satu yang menjadi masalah saat ini di Indonesia, kata Agus, adalah adanya suap-menyuap di sektor swasta. Di sektor ini sangat rawan dengan praktek korupsi, karena belum ada regulasi yang bisa menjerat pihak swasta tersebut.

“Selain di sektor swasta, memperdagangkan pengaruh juga sangat banyak terjadi di pemerintahan. Maka, ini tidak boleh terjadi lagi di masa yang akan datang, harus ada regulasi yang dibuat,” ujarnya.

Lihat juga...