IPW Tanggapi Mendagri Soal Jabatan Kapolres

JAKARTA — Usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, terkait tugas seorang Kapolres agar tidak terlalu lama menjabat di satu kabupaten/kota, belum lama ini sempat menuai kritik. Pasalnya, itu dinilai bukan ranahnya selaku Mendagri.

Tjahjo sendiri mengaku memang dirinya mendapat kritikan dari para pembaca di sebuah media. Namun, baginya itu bukan persoalan, karena ia menyampaikan hal tersebut dalam kapasitasnya sebagai wakil ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Menurut Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, usulan Mendagri Tjahjo Kumolo, agar Kapolres menjabat tak lama (2 tahun saja) sebenarnya itu yang terjadi selama ini.

“Dua tahun menjabat sebagai batas maksimal sudah berlangsung selama ini. Bahkan ada kapolres yang hanya menjabat 3 bulan atau 6 bulan sudah dimutasi ke jabatan yang lebih empuk lagi,” kata Neta saat dihubungi, Cendana News.

Menurut Neta, soal masa jabatan itu memang penting. Tapi, lebih penting lagi adalah dalam menempatkan seseorang harus berdasarkan kualitas, kapasitas, dan integritas. “Setelah atasan mengawasi dan mengevaluai kapolres secara rutin, kapolres yang tidak peduli dengan wilayahnya, tidak peduli dengan dinamika masyarakatnya, tidak inovatif dan tidak profesional harus segera dicopot. Tidak perlu menunggu 2 tahun. Bila perlu hanya 1 bulan jika kapolres tersebut brengsek harus dicopot,” kata Neta.

Neta menambahkan, bulan lalu kapolres sudah diwanti-wanti, kapolres yang tidak mampu mengantisipasi kejahatan jalanan dan premanisme di wilayahnya akan dicopot. Ini sebuah peringatan, agar kapolres bekerja secara maksimal sebagai pelindung masyarakat.

“Peringatan ini harus dibarengi dengan tindakan tegas jika masih ada kapolres yang tidak becus dalam bekerja,” tuturnya.

Sementara terkait kekawatiran Tjahjo Kumolo, jika kapolres terlalu lama menjabat akan tercipta kedekatan dan ketika ada kasus, karena dekat jadi jadi segan menindak, menurut Neta ini menjadi penting untuk diperhatikan atasan.

“Di sinilah fungsi pengawasan dan dan evaluasi rutin dari atasan diperlukan. Tentunya peran masyarakat juga diperlukan untuk mengawasi. Media sosial sudah berkembang dan masyarakat bisa menggunakannya untuk mengawasai kinerja kapolres dan polisi pada umumnya,” tuturnya.

Menurut Neta, seorang kapolres harus dekat dengan semua pihak agar tugas-tugasnya sebagai penjaga keamanan bisa berjalan maksimal. Namun dalam membangun kedekatan tersebut, harus profesional, proporsional dan independen.

“Jika ada yang melakukan pelanggaran hukum, kapolres tersebut harus menindak dan mengusutnya meskipun tersangka sangat dekat dengan sang kapolres,” tegas Neta.

Agar peran kapolres maksimal dalam menjalankan tugas profesionalnya, tentu masyarakat harus maksimal melakukan pengawasan. Jadikan media sosial sebagai instrumen pengawawan agar atasan para kapolres bisa mengevaluasi dan menindak para kapolres yang tidak baik.

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo menyampaikan usulan terkait masa jabatan kapolres dalam satu daerah agar tidak terlalu lama karena dikhawatirkan jika dijabat oleh orang yang sama terlalu lama, akan tercipta kedekatan dengan pejabat atau orang tertentu di daerah. Sehingga, ketika ada kasus, karena kedekatan itu jadi segan menindak.

Kalau terlalu lama di daerah, itu sudah dekat kepala daerah, dengan SKPD-SKPD, dengan TNI, dengan kejaksaan. Tjahjo pun mengusulkan sebaiknya seorang polisi menjabat Kapolres, cukup dua tahun saja. Setelah itu dievaluasi.

Usulan tersebut disampaikan Tjahjo saat memberi pengarahan di acara Kompolnas yang juga dihadiri Wakapolri dan Irwasda Polda se-Indonesia dalam Rakor Pengawasan Kompolnas.

Lihat juga...