Jaga Kestabilan Harga, Sumbar Gandeng Provinsi Lain di Pulau Sumatera

PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat segera membentuk tim yang bertugas menyiapkan Data Encryption Standar (DES) untuk informasi produksi dan distribusi pangan. Hal ini upaya untuk terus menjaga harga komoditi di Sumbar tetap stabil.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, Pemprov Sumbar melalui biro perekonomian akan membentuk pusat DES untuk produksi dan distribusi pangan. Dimana tugas dan fungsinya untuk menindaklanjuti di saat harga komoditi pangan naik dan turun di Sumbar.

“Pusat informasi dan distribusi pangan tidak hanya mencatat informasi saja, tapi juga melakukan distribusi untuk menjaga kestabilan harga,” katanya, Sabtu (9/12/2017).

Ia mengatakan, pertemuan dengan OPD terkait yang dilakukan saat ini adalah menindaklanjuti MoU yang dilakukan dengan Kota Batam pada 24 November 2017 lalu. Dimana Batam dan Sumbar akan melakukan kerjasama untuk tiga sektor, yakninya pariwisata, perdagangan dan pangan.

“Kota Batam menjadi salah satu daerah di pulau Sumatera yang telah tekan MoU dengan Sumbar, direncanakan MoU serupa juga akan dilakukan dengan provinsi lain di pulau Sumatera, bahkan direncanakan juga dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dari tiga sektor tersebut, saat ini pangan menjadi skala prioritas, sebab seringkali komoditi pangan menjadi penyebab inflasi. Untuk itu, segera dibentuk tim untuk mengetahui ketersedian pangan di Sumbar yang akan memantau perkembangan kenaikan dan penurunan harga pangan di Sumbar.

“Untuk pangan ini, disaat harga naik Sumbar kekurangan suplai dan daerah lain surplus, maka komoditi pangan disana dikirim ke Sumbar. Begitu juga sebaliknya, di saat harga murah, tapi di sana tinggi maka produk pangan di kirim ke daerah lain. Itu tentunya sangat membantu menjaga kestabilan harga komoditi pangan yang menyebabkan inflasi tersebut bisa tetap stabil,” ungkapnya.

Ditempat yang sama, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumbar, Heri Nofiardi menambahkan, untuk tahap pertama akan dibentuk tim untuk menerima informasi tentang produksi pertanian dan pangan di Sumbar. Pemprov hanya sebagai mediasi untuk menjembatani untuk pendistribusian produk pangan dengan pelaku pasar.

“Dengan ini tentunya membantu mempercepat penyaluran distribusi pangan, sehingga harga jual produk di Sumbar dapat meningkat, dan ini akan sangat mendukung dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Lihat juga...