Jokowi Bagikan Sertifikat di Lima Provinsi Secara Serempak

SEMARANG – Presiden Joko Widodo menyebut, target sertifikasi lahan yang ditetapkan pemerintah tidak bisa ditawar. Kebijakan sertifikasi yang ditetapkan ditegaskan merupakan upaya untuk menekan masih terjadinya sengketa kepemilikan lahan di daerah.

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat membagikan 705 ribu sertifikat tanah di lima provinsi dan 37 kabupaten secara serempak melalui teleconference dari Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (23/12/2017).

“Lima provinsi, 37 kabupaten yang hadir. Di Jawa Tengah dibagikan 10.350. Tolong angkat. Di Bengkulu, Yogyakarta, Padang (Sumatera Barat), Bau-Bau (Sulawesi Tenggara) angkat 705 ribu sertifikat dibagikan hari ini,” kata Presiden Jokowi saat acara pembagian sertifikat di Lapangan Pancasila Kota Semarang.

Pada acara pembagian sertifikat di Semarang, Presiden didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Proses pembagian untuk wilayah Padang dipandu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan A Djalil, untuk Bau-Bau dipandu Menteri Desa Eko Putro, untuk Yogyakarta oleh Mensesneg Pratikno dan untuk Bengkulu oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Presiden mengungkapkan pada 28 Desember 2017 mendatang akan dibagikan sebanyak 1,208 juta sertikat tanah. “Target kita tahun ini lima juta sertifikat. Tahun depan tujuh juta, tahun depannya sebanyak sembilan juta. Setelah itu 10 juta dan seterusnya,” tambah Jokowi.

Presiden menyebut, untuk memenuhi target sertifikasi yang ditetapkan, kepala wilayah BPN seluruhnya telah bekerja siang malam. Namun demikian, target yang telah ditetapkan ditegaskannya, tidak bisa lagi di tawar.

Jokowi menyebut, ada 126 juta lahan di seluruh Indonesia pada akhir 2016 dan baru 46 juta yang tersertifikasi. Sisa dari jumlah tersebut yang ditargetkan harus dikejar untuk program sertifikasi.  Presiden menegaskan bahwa target pembagian sertifikat ini akan diselesaikan agar sengketa tanah yang terjadi di Tanah Air berkurang.

“Setiap saya ke daerah, ke provinsi, keluhannya sengketa tanah, sengketa lahan. Karena pada nggak pegang tanda bukti hukum atas tanah,” ungkap Presiden.

Presiden menyebut sengketa tanah terjadi antar masyarakat, antara masyarakat dan BUMN atau dengan pemerintah. Kondisi tersebut ditegaskannya tidak boleh dibiarkan dan harus segera mendapatkan solusi dan salah satu yang dilakukan adalah sertifikasi lahan tersebut. (Ant)

Lihat juga...