Kalah Banding Sengketa Lahan Poltekpar, Pemprov NTB Kasasi

Editor: Satmoko

51
Wakil Gubernur NTB, Muhammad Amin. Foto: Turmuzi

MATARAM – Setelah melalui proses persidangan panjang sengketa lahan pembangunan kampus Politeknik Pariwisata (Poltekpar), Pengadilan Tinggi (PT) Mataram memutuskan memenangkan Suryo, warga Jalan Babatan 1/15 Surabaya, melalui kuasa hukum Ainuddin, SH. MH. Kemenangan itu pada tingkat banding.

Menyikapi putusan tersebut, Pemprov NTB akan menempuh upaya kasasi dan saat ini sedang mempelajari putusan pengadilan tinggi terkait sengketa lahan pembangunan Poltekpar di Kabupaten Lombok Tengah.

“Pemda NTB menghargai setiap putusan peradilan karena itu merupakan suatu upaya hukum yang konstitusional yang ditempuh seseorang agar mendapatkan keadilan. Tapi tentu masih ada proses peradilan yang bisa ditempuh Pemprov NTB, yaitu tahap kasasi,” kata Wakil Gubernur NTB, Muhammad Amin di Mataram, Kamis (7/12/2017).

Ia mengatakan, atas putusan tersebut dirinya telah menyuruh bagian biro hukum Pemprov NTB mempelajari. Masih ada waktu dua minggu untuk kasasi, langkah tersebut dilakukan bukan semata soal menyerah dan tidak, tapi fakta hukum harus tetap dibuktikan di pengadilan.

Selain melalui proses hukum, juga akan dibuka ruang dialog dengan warga yang menggugat termasuk dengan pengacara, mencari jalan keluar supaya kasus sengketa lahan pembangunan Poltekpar NTB bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Pembangunan pun bisa tetap berjalan.

“Karena bagaimanapun pembangunan Poltekpar yang dilakukan Pemprov NTB bukan atas nama kepentingan orang perorangan, tapi atas nama rakyat juga. Ada kepentingan yang lebih besar, pembangunan infrastruktur pendidikan yang harus disukseskan untuk mendukung kemajuan ekonomi dan pariwisata NTB,” katanya.

Tapi memang di sisi lain, tetap ada hak orang lain yang harus dihargai dan masih terus diproses di peradilan. Pemprov NTB menghargai hal itu.

 

Komentar