Kehidupan Beragama Perlu Jadi Isu Strategis GBHN

JAKARTA — Kehidupan beragama perlu menjadi isu strategis yang dikedepankan oleh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di saat membahas sistem perencanaan pembangunan nasional model Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Departemen Kajian Majelis Sinergi Kalam (Masika) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), M Aminudin di Jakarta, Sabtu.

“Isu kehidupan beragama secara sepintas remeh dan pinggiran, tapi kenyataan dalam sejarah dan realitas politik di Indonesia, wilayah ini paling sensitif,” kata Aminudin dalam Focus Group Discussion (FGD) Badan Pengkajian MPR dengan ICMI di Depok, Jawa Barat, Kamis lalu (14/12).

Diskusi tersebut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) ICMI Mohamad Jafar Hafsah dan Wakil Ketua MPR periode 2009-2014 Hajriyanto Y Thohari serta sejumlah tokoh agama, peneliti, dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Sebelumnya, MPR bersama berbagai fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sepakat untuk menghadirkan sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN.

Sementara itu, Presiden Ketiga RI BJ Habibie dalam diskusi tentang proses transformasi pembelajaran karakter bangsa di Gedung MPR/DPR/DPD pada 22 Agustus lalu turut menegaskan bahwa Indonesia perlu memiliki GBHN agar arah pembangunan nasional fokus dan berkesinambungan.

“GBHN baru” Aminudin lebih lanjut menyatakan sependapat dengan mantan wakil ketua MPR Hajriyanto Y Thohari mengenai perlunya GBHN baru membahas isu kehidupan dan kerukunan beragama guna membangun kehidupan beragama yang lebih rukun.

“Kerukunan beragama itu bukan hanya terkait antarumat beragama, tetapi juga antarkelompok seagama,” kata Ketua Departemen Kajian Masika ICMI yang juga Direktur Eksekutif Institute for Strategic and Development Studies (ISDS) itu.