Kemendikbud Fokus Atasi Kesenjangan Pendidikan

43

JAKARTA – Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (BKLM Kemendikbud), Ari Santoso, mengatakan pihaknya menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan di Tanah Air.

“Saat ini Kemendikbud fokus mengatasi kesenjangan melalui berbagai program afirmasi, khususnya untuk Indonesia di bagian timur,” ujar Ari, di Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Ari Santoso menekankan, bahwa di dalam PISA, seorang siswa dikatakan memiliki tingkat literasi yang baik bila ia mampu menganalisis, bernalar, dan mengkomunikasikan pengetahuan dan keterampilannya dalam matematika, sains dan membaca dengan baik. Hal tersebut berkaitan erat dengan kondisi ekosistem pendidikan secara umum di suatu wilayah yang dijadikan sampel.

“Kita bisa melihat, bahwa secara umum, kondisi pembangunan manusia di Nusa Tenggara Timur (NTT) masih di bawah rata-rata nasional. Indeks Pembangunan Nasional NTT sebesar 63,13; sedangkan rata-rata nasional sebesar 70,18. Capaian Ujian Nasional 2016 provinsi NTT juga masih di bawah rata-rata nasional”, katanya.

Adapun rata-rata nilai Uji Kompetensi Guru provinsi NTT di bawah rata-rata nasional, yakni 50 dari rata-rata nasional 56. Dan jumlah akreditasi sekolah juga masih rendah. “Sebanyak 70 persen sekolah di NTT belum terakreditasi,” kata dia.

Berangkat dari data tersebut, Mendikbud Muhadjir, menurut Ari, menginginkan agar pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh elemen masyarakat terus bekerja sama dalam pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di provinsi NTT.

“Kemendikbud masih dan akan terus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas dan mewujudkan pemerataan akses pendidikan di NTT. Setidaknya sudah ada sekitar 400 miliar dana bantuan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan di NTT sejak tahun 2016,” tutur Ari.

Kemendikbud juga menjadikan NTT sebagai prioritas pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan. Di tahun 2016, Kemendikbud menyalurkan dana bantuan operasional sekolah sebesar Rp.1.282,34 miliar untuk provinsi NTT.

Untuk membantu siswa dari keluarga miskin dan rentan miskin agar terus melanjutkan pendidikan, pemerintah menyalurkan bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar kepada 567.827 siswa.

Pada 2017, Kemendikbud telah mengalokasikan anggaran sebesar lebih dari 1,3 triliun untuk peningkatan kapasita pendidik dan tenaga kependidikan. Afirmasi pemerintah pusat terhadap pendidikan di provinsi NTT terdiri dari tunjangan profesi bagi guru pegawai negeri sipil daerah (PNSD) dan guru non PNSD, tunjangan daerah khusus, pemberian insentif dan tambahan penghasilan bagi guru tidak tetap, serta program sertifikasi keahlian ganda, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan.

“Dua tahun terakhir ini, pemerintah menugaskan lebih dari seribu orang guru garis depan untuk membantu pendidikan di daerah terdepan, terluar, tertinggal di NTT. NTT menjadi salah satu provinsi yang diprioritaskan Kemendikbud dalam upaya perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan. Selalu dan masih akan terus menjadi prioritas,” kata dia. (Ant)

Komentar