Kemenristekdikti Dorong PT Tingkatkan Fasilitas Disabilitas

Editor: Koko Triarko

48
Sejumlah narasumber yang didatangkan dalam Seminar Hak Asasi Manusia yang digelar di Auditorium UNS. -Foto: Harun Alrosid

SOLO — Minimnya perhatian terhadap penyandang disabilitas, mendorong berbagai pihak untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan. Termasuk di Perguruan Tinggi yang selama ini masih banyak  yang belum ramah terhadap penyandang disabilitas. 

Staf Ahli Bidang Akademik Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti), Paulina Panen, menjelaskan, jika konsep Perguruan Tinggi  untuk penyandang disabilitas adalah sebagai rumah belajar  bagi mereka. Sebab, sejauh ini pemerintah telah berusaha melengkapi fasilitas bagi peyandang disabilitas, namun masih banyak kekurangan.

“Karena itu, kita dorong untuk Perguruan Tinggi meningkatkan  layanan dan fasilitas, agar ramah terhadap mereka. Hal ini penting, karena dunia kampus menjadi salah satu dunia bagi perkembangan untuk penyandang disabilitas untuk lebih maju dan berkembang,” ungkapnya, saat memberikan materi dalam  Seminar Hari  Hak Asasi Manusia (HAM) di UNS, Kamis (7/12/2017).

Disamping didorong meningkatkan fasilitas dan pelayanan, PT  juga ditekankan  menjadi pioner untuk menghilangkan stigma negatif bagi penyandang disabilitas. Kampus memiliki peran yang penting dalam menghantarkan suksesnya generasi cerdas bangsa Indonesia, termasuk dari kalangan kaum difabel.

Keberadaan jalur khusus penyandang disabilitas di kampus, sejauh ini sudah ada beberapa PT yang telah memiliki. Meski begitu, fasilitas bagi penyandang disabilitas itu belum cukup, karena mereka masih membutuhkan fasilitas lainnya.

“Termasuk fasilitas nonfisik, bagaimana penyandang disabilitas ini bisa nyaman dalam belajar muapun tidak merasa di dideskriminasikan”, terang Paulina.

Menurutnya,  pemerintah telah berupaya keras untuk memberikan yang terbaik bagi penyandang disabilitas dalam dunia pendidikan. Sebagaimana yang tertera dalam Permenristekdikti nomor 46 tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi.

“Jelas, dalam  pasal 5  diterangkan Perguruan Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan mahasiswa  penyandang disabilitas,”  tambahnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Solo, Achmad Poernomo, menerangkan,  sejauh ini Pemerintah Kota Solo telah berusaha melibatkan peyandang disabilitas melalui pemberdayaan ekonomi keluarga.

Salah satu langkah adalah dengan memberdayakan sebagai pedagang serta memberikan pendampingan bagi penyandang disabilitas yang memiliki usaha.

“Bagi mereka yang tidak memiliki keterampilan, kami juga adakan pelatihan khusus bagi mereka. Hampir tiap tahun ada bantuan yang berasal dari CSR untuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus tersebut,” katanya.

Pemkot Solo juga mendorong  penyandang disabilitas  mendapatkan hak yang sama dalam dunia pendidikan di Perguruan Tinggi. Dengan meningkatkan fasilitas bagi penyandang disabilitas, kesenjangan sosial dan diskriminasi tidak akan terjadi lagi.

Komentar