Kemlu Gandeng Justice Without Border Lindungi TKI

JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia menggandeng sebuah organisasi nirlaba Justice Without Border (JWB) untuk memberikan bantuan hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang menghadapi permasalahan di luar negeri.

Kerjasama tersebut telah dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama  yang ditandatangani pada peringatan Hari Buruh Migran 18 Desember lalu. “Kami melakukan kerja sama dengan Justice Without Border untuk membantu TKI yang mempunyai masalah dengan majikannya,” kata Direktur Perwakilan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI, Lalu Muhamad Iqbal, Selasa (19/12/2017).

Penandatanganan dilakukan di Kementerian Luar Negeri oleh Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri, Andri Hadi dengan Direktur Eksekutif Justice Withour Border (JWB) Douglas MacLean.

Perjanjian kerja sama yang dilakukan meliputi penyediaan pengacara pro bono atau tidak berbayar untuk memberikan bantuan hukum bagi TKI yang menghadapi permasalahan di luar negeri. Pendampingan untuk para TKI tersebut dimulai dari Singapura dan Hong Kong.

Kerja sama juga meliputi upaya penguatan kapasitas staf di Perwakilan Indonesia oleh para lawyer setempat mengenai cara-cara memperjuangkan hak-hak TKI yang memiliki masalah dengan majikan. “Melalui kerjasama dengan Justice Without Border diharapkan penanganan kasus-kasus ketenagakerjaan dapat dilakukan bersama dengan pengacara-pengacara pro bono,” jelas Iqbal.

Sementara penanganan kasus-kasus pidana berat dapat dilakukan oleh pengacara yang direkrut oleh Perwakilan RI. Iqbal mengungkapkan ini adalah bagian dari strategi Kemlu untuk menjadikan upaya perlindungan WNI cost-effective dan lebih fokus. Bagi JWB ini adalah kerjasama pertama yang mereka tandatangani dengan pemerintah.

Sementara itu, JWB Pro Bono Officer di Indonesia Sri Aryani mengatakan, kerja sama tersebut membuka akses kepada buruh migran di Hongkong dan Singapura terkait bantuan hukum. “Kami hanya bekerja untuk sengketa ketenagakerjaan dan kompensasi perdata. Meskipun buruh migran sudah pulang ke Indonesia, hak-haknya tetap akan kami perjuangkan,” kata dia.

Meskipun saat ini wilayah jangkauan untuk kerja sama dengan Kemlu masih di Singapura dan Hong Kong. JWB akan memperluas jangkuannya di wilayah-wilayah lainnya seperti di Timur Tengah. “Kenapa masih di Singapura dan Hong Kong? karena sistem hukum di kedua negara tersebut lebih stabil dan pengacara pro bono di sana banyak dibandingkan dengan negara-negara lain,” tambahnya.

Hingga saat ini diperkirakan terdapat sekitar 150 ribu TKl bekerja di Hong Kong dan sekitar 70 ribu lainnya bekerja di Singapura. Sepanjang tahun 2017, terdapat 135 kasus TKI di Hongkong dan 1.540 Kasus TKl di Singapura. (Ant)

Lihat juga...