Ketua AEPI: Aturan Pembangunan Infrastruktur Zaman Soeharto Sangat Ketat

Editor: Irvan Syafari

146
Ketua AEPI, Salamuddin Daeng/Foto: Sri Sugiarti.

JAKARTA — Ketua Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng mengatakan, pembangunan infrastruktur di zaman Orba Baru (Orba) menggunakan pinjaman juga dari bank dunia. Untuk membangun bendungan, contohnya.

Tapi, kata dia, pada Masa Orba itu, sebagian besar pinjamannya jangka panjang, berbeda dengan pemerintahan sekarang kebanyakan bersumber dari pinjaman jangka pendek saja.

“Hati hati ya. Pemerintahan zaman sekarang ini lebih mengkhawatirkan karena jatuh tempo pinjaman utangnya lebih cepat,” kata Daeng kepada Cendana News ditemui usai diskusi

“Pertumbuhan Ekonomi Stagnan Lima Persen, Indonesia Tertinggal Negara Tetangga” di Alun Graha, Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Sebut dia lagi, di zaman pemerintahan Soeharto itu ada peraturan lokal konten development yang sangat ketat sekali, tidak ada yang bisa dilanggar. Sementara pada Pemerintahan Jokowi juga ada peraturan penggunan konten lokal. Namun pada praktiknya kewajiban asing menggunakan komponen lokal tidak dijalankan.

Menurutnya, bisa lihat kasat mata. Apa komponen lokal kereta cepat, apa komponennya MRT, tidak ada. Begitu juga komponen listrik 35.000 mega watt seberapa besar.

“Kalau zaman Pak Harto ketat. Kalau sudah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) harus dijalankan dan diusahakan. Bangun mitra di lokal, perusahaan-perusahaan didorong bangun pabrik di sini,” ungkap Daeng.

Menurutnya, beda dengan pemerintahan zaman Jokowi. Sekarang ini kurang diperhatikan, misalnya perusahaan kereta cepat dan MRT, bangun pabrik tidak di Indonesia.

Pembangunan masa Orba, itu ada industrinya walaupun subtitusi. Namanya industri subtitusi impor, tapi dibangun. Pemerintah zaman sekarang ini, subtitusi impor di mana? Yang ada sekarang gelondongan.

“Subtitusi zaman Orba itu banyak, hampir di seluruh sektor ada subtitusi impor. Sekarang industri subtitusi impor itu sudah merosot. Kalau mobil sekarang kita impor, kadang-kadang gelondongan,” tukasnya.

Daeng menghimbau kepada pemerintahan Jokowi agar komponen lokal itu harus kuat. Beberapa waktu lalu, kata dia, pemerintah impor busway (TransJakarta) hampir 4000 unit. Padahal sebetulnya bisa dikerjakan industri mobil dalam negeri.

“Kenapa tidak? Hal-hal seperti itu besar kemungkinan karena yang menentukan belanjanya itu yang memberikan pinjaman,” ucapnya.

Sebetulnya, tambah dia, pemerintah harus berkonstribusi dalam kegiatan pembangunan. Ada konstribusi pihak-pihak nasional, tenaga kerja, industri nasional dan para peneliti Indonesia.

Seperti terkait kereta cepat, misalnya kata Daeng. Yang jelas kereta biasa sudah banyak perusahaan nasional yang bikin. Kalau kereta biasa pasti akan menggerakan ekonomi karena kita yakin industri besi baja bisa tumbuh dengan kerjasama antara Kralatau Steel dengan PT Semen Indonesia.

“Jangan sampai kita membangun, tapi malah menjadi sasaran barang impor,” pungkas Daeng.

Komentar