Ketua MK Digoyang Dugaan Pelanggaran Kode Etik

Editor: Satmoko

111
Ketua Dewan Etik MK Ahmad Rustandi (tengah) memberikan keterangan terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua MK Arief Hidayat. Foto: M. Hajoran Pulungan

JAKARTA – Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh sejumlah pejabat di lembaga negara, tak sedikit yang berakhir dengan pemberhentian. Ada juga yang sebaliknya.

Seperti yang saat ini melanda institusi pengawal konstitusi Indonesia, yakni Mahkamah Konsitusi (MK) yang sedang diterpa angin tak sedap, adanya dugaan pelanggan kode etik yang dilakukan Ketua MK Arief Hidayat.

Menanggapi hal tersebut, Dewan Etik Mahkamah Konstitusi langsung bertindak cepat dengan memberikan keterangan kepada media terkait dugaan pelanggaran tersebut. Ketua Dewan Etik MK Rahmad Rustandi mengatakan bahwa pihaknya akan bergerak cepat dengan meminta penjelasan dan klarifikasi dari Ketua MK Arief Hidayat.

“Dewan Etik MK memang bertugas menegakkan hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran etika oleh 9 orang hakim. Maka tentu kami akan meminta penjelasan dan konfirmasi dari Ketua MK terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik,” kata Ahmad Rustandi kepada wartawan di Gedung MK, Rabu (6/12/2017).

Mantan Hakim Konstitusi ini juga mengatakan akan minta keterangan Ketua MK Arief Hidayat terkait duduk perkaranya seperti apa, hingga adanya dugaan pelanggaran kode etik yang sudah tersebar di masyarakat.

“Kami yang diberi tugas untuk menerapkan kode etik kepada hakim, akan mengagendakan untuk bertemu dengan Ketua MK, melakukan klarifikasi dan konfirmasi apakah itu benar atau tidak, dan duduk perkaranya seperti apa,” ungkapnya.

Ia menambahkan, terkait putusan Mahkamah Konstitusi hal itu di luar tugas mereka sebagai Dewan Kode Etik. “Kami tidak ada mencampuri materi perkara, karena itu mutlak putusan hakim,” ujarnya.

Ia mengaku, Dewan Kode Etik MK hanya mengawasi dan melakukan penyidikan kalau ada hakim yang melanggar kode etik agar diketahui oleh publik.

“Publik tentu harus mengetahui apa yang dilakukan oleh Hakim MK sebagai bentuk transparansi dan publik bisa memberikan respon termasuk kepada Dewan Etik,” ujarnya.

Sebelumnya, beberapa hari ini isu yang berkembang bahwa Ketua MK Arief Hidayat diduga mengadakan lobi ke DPR untuk terpilih kembali sebagai Ketua MK.

Komentar