Kisah Hasto Wardoyo, Membangun Kulon Progo dengan Tiga Bekal

JAKARTA — Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri, kedatangan para kepala daerah dari berbagai penjuru Nusantara. Salah satunya Bupati Kulon Progo, dr Hasto Wardoyo SpOG(K).

Hasto yang kali kedua menjabat bupati, bersama kepala daerah lainnya tengah mengikuti pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Angkatan III Tahun 2017 selama beberapa hari.

Dalam perbincangan khusus dengan Cendana News di sela jeda kegiatan belum lama ini, Hasto mengisahkan bagaimana ia mengelola pemerintahan dan membangun Kulon Progo bermodalkan tiga ‘ISI’ yang digali dari rekam jejak para pahlawan di medan perjuangan.

Tiga ‘ISI’ dimaksud adalah inovatif (sebagai turunan dari visioner), sederhana (dalam hidup), dan ikhlas (bekerja/menjalani sesuatu tanpa pamrih). Dan ketiganya saling terikat dan mewarnai berbagai program dan kebijakan Bupati Kulon Progo mjulai dari perencanaan hingga implementasi. Saat ini, perlahan tetapi pasti Hasto mampu mengubah wajah Kulon Progo menjadi wilayah yang mandiri.

Saat awal dilantik menjadi Bupati Kulon Progo pada 2011 lalu, Kulon Progo adalah kabupaten termiskin di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hasto Wardoyo lantas membuat gerakan kemandirian yang diberi nama Bela Beli Kulon Progo yang diluncurkan pada pertengahan 2012.

Inti dari gerakan tersebut ialah menguasai pasar lokal dengan produk-produk lokal Kabupaten Kulon Progo, sepanjang potensi lokal mampu memproduksi. Adapun makna filosofis dari Bela Beli Kulon Progo adalah jika ingin membela Kabupaten Kulon Progo, caranya dengan membeli dan mencintai produk sendiri.

Melalui program Bela Beli Kulon Progo, Hasto Wardoyo terus menggalakkan masyarakat untuk meningkatkan daya beli produk lokal atau buatan sendiri. Dan mendorong stakeholders untuk membuat produk lokal. Maka kemudian lahirlah berbagai inovasi untuk pengembangan daerah yang mewujud dalam bentuk seperti AirKU, beras Rasda, batik motif Geblek Renteng.

“Bela Beli Kulon Progo, itu kan contoh hidup sederhana. Pakai baju batik beli bikinan sendiri. Jangan beli barang-barang impor, kalau bisa banyak beli produk sendiri. Beras ya beli produk sendiri. Bulog jangan datangkan beras dari luar Kulon Progo sehingga kita punya Rasda. Air juga kita bikin sendiri  AirKU. Kita juga buat Tomira (Toko Milik Rakyat). Itu semua pada prinsipnya untuk berdiri di atas kaki sendiri atau Berdikari,” ungkap Hasto.

Soal batik, misalnya, saat itu Hasto melihat sumber daya manusia (SDM) yang mahir dalam membatik dan dinilai memiliki potensi perekonomian cukup banyak. Lalu digelar lomba desain motif batik hingga muncul batik motif Geblek Renteng sebagai batik khas motif Kulonprogo.

Hasto berhitung, jika dari puluhan ribu siswa mulai PAUD hingga SMA di Kulon Progo juga PNS dan perangkat desa mengenakan seragam batik produksi luar Kulon Progo, tentu saja yang untung adalah perusahaan daerah lain. Sehingga dengan adanya batik buatan sendiri kemudian seluruh siswa sekolah dan para PNS di Kulon Progo diwajibkan mengenakan seragam batik.

Tak pelak, para perajin batik di Kulon Progo mendapat banyak pemesanan seragam batik geblek renteng, bahkan pesanan sudah merambah dari daerah luar Jawa. Selain itu, banyak pengusaha batik bertumbuh dan omzetnya terus naik.

Suasana pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Angkatan III Tahun 2017 di Lantai 4 Auditorium Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri, Kalibata, Jakarta. Foto: Makmun Hidayat

Hasto Wardoyo juga memberdayakan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) hingga menghasilkan produk air mineral lokal dengan label AirKU. Hasto menyebut, air minum Airku, adalah salah satu ide sederhana yang kini telah berjalan.

Munculnya ide tersebut, tak lepas dari realitas warga masyarakat di Kulon Progo yang juga mengonsumsi air minum kemasan produk luar, sementara daerah ini memiliki sumberdaya air yang masih murni.

“Kita juga bikin air minum dalam kemasan. Jadi, jangan kalah dengan negara lain dalam bidang ekonomi. Kalo kita HP tidak bisa bikin, mosok air putih juga diserahkan negara lain. Dalam arti, kita itu perang ideologi, jangan sampai kita itu hidup di bawah ketiak negara asing, air putih semua belinya dari asing. Uangnya cuma untuk beli air putih dan keuntungannya diambil negara asing,” tuturnya.

Hasto menyayangkan, jika sebuah gelaran acara dari level kecil hingga besar untuk urusan air minum saja masih diserahkan menggunakan buatan negara lain, bukan produk lokal. “Kenapa orang tidak sakit hati, kita belum bisa bikin HP, air putih saja kenapa diserahkan ke orang asing? Kita ini kan aneh, belum bisa bikin HP, alat-alat teknologi, tapi air putih diserahkan kepada orang lain juga,” ketus Hasto.

Maka, di Kulon Progo sendiri, Hasto pun menyoal PDAM yang saat itu belum mempunyai produk air mineral kemasan. Dan, masih berkutat pada air mandi saja. “PDAM saya tanya, PDAM itu singkatannya apa? Perusahaan Daerah Air Minum. Kenapa ndak pernah bikin air minum? Kenapa cuma bikinnya air mandi, kenapa tidak diubah saja menjadi Perusahaan Daerah Air Mandi? Kenapa ndak pernah setor PAD, kenapa ndak bisa cari uang?,” cerita Hasto menanyakan ke pihak PDAM bernada pancingan untuk berinovasi.

Hasto menyebut, dari hasil survei kebutuhan air putih gelas saja untuk satu bulan bisa terjual 6 juta perbulan. Kenapa? Orang melayat, orang punya hajatan di Kulon Progo sekarang sudah beli air minum kemasan dan tidak merebus air sendiri. Begitu juga orang gotong royong, reuni juga pake air minum kemasan. Semua tidak rebus sendiri. “Sayang itu semua diambil keuntungan oleh luar negeri. mal teknologisentris mulai dari skala kecil sampai besar, tetapi tidak kalah dan bisa mengalahkan negara lain, misalnya mulai dari yang kecil yang kita bisa. Air putih sajalah, mosok tidak bisa,” ujar Hasto.

Dari situlah muncul program membuat label kemasan lokal AirKU. Nama AirKU  yang merupakan kependekan dari Air Kulon Progo ini merupakan salah satu bagian dalam gerakan Bela dan Beli Kulonprogo yang digagas Hasto Wardoyo. Produk ini berasal dari sumber mata air murni di daerah Clereng, Desa Sendangsari, Kecamatan Pengasih.

Hasto mengatakan, AirKU sebagai langkah awal mewujudkan kemandirian ekonomi. Bukan sekedar air minum biasa namun ada unsur ideologis yang diperjuangkan, yakni melawan dan menandingi kekalahan teknologi yang dimiliki luar negeri.

“Kalau orang bertanya bagaimana rasa AirKU jawabnya berasa ideologis. Potensi lokal yang diolah dan dikelola oleh rakyat diminum oleh rakyat dan hasil keuntungannya dimanfaatkan oleh rakyat,” ujarnya.

Dengan AirKu, Hasto berharap ini mampu menjawab tantangan tersebut, bukan hanya untuk Kulon Progo tetapi juga untuk bangsa Indonesia. Tak hanya berhenti mendorong PDAM untuk berinovasi, Hasto Wardoyo pun mewajibkan warganya mengkonsumsi air mineral berlabel AirKU pada saat rapat di Pemkab, hajatan warga, termasuk kegiatan di lingkungan sekolah.

Inovasi lain Hasto Wardyo adalah pengelolaan produksi beras Kulon Progo untuk konsumsi masyarakat dan memberikan nilai lebih bagi petani lokal yang tergabung dalam Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani). Produknya diberi label Rasda (beras daerah).

“Waktu itu saya minta Bulog (Badan Umum Logistik) agar tidak mendatangkan beras, tetapi membawa uang saja ke Kulon Progo. Butuh waktu 2 tahun itu (untuk mengurusnya), Desember 2013 baru clear, padahal saya jadi bupati 2011 akhir,” tutur Hasto.

Hasto pun presentasi kesana kemari, walhasil Bulog tiap tahun akhirnya order 7000 ton beras kepada Gapoktan untuk kebutuhan pasokan raskin di daerah lain. Sehingga Gapoktan disiapkan dan diberi pelatihan membuat beras. Selain itu, Kulon Progo juga mendapat order Rp47 miliar untuk Gapoktan. Uangnya, sebut Hasto, tidak untuk Pemda tapi untuk Gapoktan.

Sementara kepada masyarakat, Hasto melakukan langkah mengubah mindset, dari ketergantungan beras kepada orang lain menjadi konsumsi beras sendiri. Karena itu juga bagian dari membangun ideologi untuk Berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Hasto kemudian menjadikan rasda bagian dari gerakan “Bela Beli Kulon Progo” yaitu kampanye yang mengajak warga agar membeli produk lokal.

“PNS saya minta beli beli 5-10 kg beras. Walaupun mahal sedikit, yang penting beli dari bangsa sendiri daripada beli ke mall.  Akhirnya beli ke Gapoktan, ada unsur ideologinya, uang ini lari  ke rakyat sendiri dan ada keberpihakan terhadap kemiskinan, negara, bangsa, untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Jadi, ada mindset yang berubah,” ungkap Hasto.

Lahirnya kebijakan Hasto tersebut bermula dari kekurangpuasan Hasto terhadap  program beras miskin (raskin). Saat itu raskin diimpor dari Vietnam dan mendapat keluhan warga. Hasto pun berinisiatif mengontak Bulog agar biar pakai beras lokal.

Hasto mengaku kerap mendapat sindiran bahwa raskin dari pemerintah sudah dilengkapi dengan lauk alias kutu beras. Prihatin dengan kualitas raskin yang diterima warganya, Hasto kemudian memutar otak untuk mencari solusi. Melihat potensi pertanian di daerahnya, Hasto mengajukan pergantian produk beras luar negeri dengan beras lokal hasil petani Kulon Progo kepada Bulog setempat sebagai penyedia raskin.

“Daripada Bulog beli beras luar negeri, yang dilengkapi dengan kutu, ya saya ajukan kepada mereka untuk beli beras Kulon Progo, dengan kualitas baik dan sambil meningkatkan ekonomi petani lokal juga,” kata Hasto.

Sempat mendapat penolakan dari pihak Bulog, Hasto tak langsung menyerah dan terus berupaya agar rencananya dapat terealisasi. Sehingga warganya tidak lagi menerima raskin dengan kualitas buruk. Perjuangan Hasto hampir dua tahun akhirnya membuahkan hasil. Raskin di Kulon Progo diganti dengan rasda yaitu beras daerah hasil petani lokal.

Sementara di sektor usaha dagang dan koperasi, Hasto membuat Perda tentang waralaba berdikari. Itu juga membutuhkan perubahan mindset, karena warga masyarakat apalagi anak-anak muda sekarang yang ingin ke toko modern. “Masalahnya toko modern tidak dimiliki oleh rakyat, tetapi dimiliki kapitalis, sehingga tidak lupa kalau itu tataran dalam Perda. Toko-toko waralaba modern sudah tutup dan dimiliki oleh koperasi dan berganti nama Tomira,” kata Hasto.

Dia menambahkan, sekarang ini ada 13 Tomira dan tak lama lagi akan bertambah 3 Tomira baru. Hasto berhasil membangun jaringan ritel modern “Tomira” (Toko Milik Rakyat) untuk memasarkan produk-produk masyarakat setempat. Rakyat disebutnya juga bisa membuat toko modern dan bekerja sama dengan para kapital, karena Pancasila itu dalam bidang ekonomi, terjemahannya adalah kerjasama.

“Kerjasama ini artinya tidak mengusir kapitalis dan tidak menelantarkan proletar atau rakyat. Kita mengawinkan antara orang kapital dan proletar, jadilah Tomira,” imbuhnya.

Hasto juga menceritakan terkait kebijakan yang mengarahkan pada warga masyarakat untuk hidup sederhana tanpa merokok melalui peraturan daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Keberanian Hasto menerapkan Perda tersebut mengakibatkan reklame dan kegiatan yang disponsori oleh produk rokok di Kulon Progo tidak ada lagi.

“Ketika kita membuat Perda kawasan tanpa rokok, sekolah tidak boleh merokok, baliho-baliho tidak boleh ada rokok, itu kan juga merubah mindsetnya bahwa merokok itu boros, kita tidak boleh hidup boros. Prinsip tidak boleh hidup boros ini yang kita tekankan. Bukan soal merokok halal atau haram, kita tidak masuk ke ranah itu. Tapi kalo kita miskin, bayar BPJS saja belum mampu, bagaimana kalau kita tidak hidup boros dulu,” ajak Hasto.

Kalau satu tahun pemasukan rokok di Kulon Progo Rp96 miliar, bagi Hasto itu membuatnya sedih. Bukan karena Kulon Progo tak lagi menerima pajak dari reklame rokok, tetapi karena pola hidup boros dari merokok itu memang benar-benar harus lebih disalurkan untuk hal lain yang lebih bermanfaat.

Berkat pembaharuan-pembaharuan yang diusungnya, Hasto kerap meraih beragam penghargaaan. Buah kerja kerasnya yang mengedepankan tiga “ISI”, yakni inovatif, sederhana, dan ikhlas, membuahkan apresiasi. Bagaimana inovasi-inovasi itu mampu mengubah mindset sebagai turunan dari kepemimpinan yang visioner, membentuk pola hidup sederhana warga masyarakat, dan dijalankan secara ikhlas tanpa pamrih.

“Alhamdulillah, (inovasi-inovasi) ini semua membawa keberkahan dan mendapat penghargaan. Undangan penerimaan penghargaan itu sampai banyak sekali, hanya dengan berbekal prinsip sederhana, kejujuran dan ikhlas,” kata Hasto penuh syukur.

Sejak 2013, kata Hasto, laporan keuangan Kulon Progo mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). Kulon Progo juga mendapat penghargaan laporan keuangan terbaik. Pemkab Kulon Progo mendapat penghargaan Dana Rakca 2017 yang diberikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Penghargaan ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik, kesejahteraan masyarakat yang dinilai baik.

Organisasi NGO seperti FITRA,  juga memberikan penghargaan pengelolaan keuangan terbaik. Selain itu, Hasto juga menyabet  penghargaan Bupati Entrepreneur Award 2017 pada acara Penganugerahan Industry Marketing Champion & Marketeer of The Year 2017.

Dengan meraih penghargaan akuntabilitas laporan keuangan terbaik dari Kementerian Keuangan, Hasto menyebut  dapat pinjaman Rp17 miliar. “Itu di luar dugaan, dan bisa untuk membangun kepentingan rakyat,” tutupnya.

Lihat juga...