KLHK Menang Lagi Melawan Korporasi Penyebab Karhutla

JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kembali menunjukkan ketegasannya pada korporasi penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Kali ini KLHK memenangkan gugatan perdata terhadap PT Ricky Kurniawan Kertapersada (PT RKK) di Jambi.

“Ini bentuk komitmen dan konsistensi Menteri LHK Siti Nurbaya, terhadap pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan, termasuk yang dilakukan oleh korporasi,” kata Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani di Jakarta, Jumat (22/12/2017).

Lelaki yang akrab disapa Roy tersebut mengatakan, melalui gugatan perdata yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jambi pada 14 Desember 2016, Menteri LHK menggugat PT RKK atas kejadian karhutla yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan tersebut. Gugatan awalnya sempat ditolak Pengadilan Negeri Jambi pada 12 Juni 2017, tetapi Menteri LHK mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Jambi.

Hingga akhirnya pada 21 Desember 2017, pengadilan menyatakan PT RKK bersalah dan harus membayar ganti rugi materiil dan biaya pemulihan ekologis sebesar Rp191.804.261.700.

Roy mengatakan, bahwa penegakan hukum bagi korporasi yang terlibat karhutla, baik secara administrasi, pidana, maupun perdata, merupakan wujud komitmen nyata pemerintah menindaktegas pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan. Dengan keputusan PT Jambi tersebut, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi perusak lingkungan dan kawasan hutan, khususnya pembakar hutan dan lahan.

Dirinya juga optimitis, jika semua pihak bisa saling bekerjasama untuk menjaga alam, upaya untuk mewujudkan Indonesia bebas bencana asap bisa dengan mudah dilakukan.

Direktur Penyelesaian Sengketa Ditjen Gakkum KLHK Jasmin Ragil Utomo mengatakan, ada beberapa putusan pengadilan yang telah dimenangkan KLHK melawan korporasi pelaku karhutla.  Di antaranya gugatan terhadap PT Kallista Alam, PT Jatim Jaya Perkasa, PT Bumi Mekar Hijau, PT National Sago Prima, PT Waringin Agro Jaya, dan PT Way Musi Agroindah.

Adapun gugatan Menteri LHK yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau Inkracht Van Gewijsde terkait dengan perusakan lingkungan, total nilai ganti rugi dan biaya pemulihan mencapai Rp16,6 triliun. Ini menjadi nilai terbesar dalam sejarah penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Untuk mempercepat proses eksekusi ini, Menteri LHK telah membentuk Satuan Tugas Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan terhadap perkara perdata Lingkungan Hidup, yang telah mempunyai kekuatan hukum, lanjutnya. Upaya ini melibatkan Kejaksaan Agung, Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (KATR) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sebagai informasi, PT RKK merupakan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Desa Puding, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Perusahaan ini diketahui telah melakukan pembakaran lahan di areal perkebunan PT RKK seluas 591 hektare (ha) pada 2015 lalu. (Ant)

Lihat juga...