Koalisi Selamatkan MK Laporkan Arief Hidayat ke Dewan Etik

Editor: Koko Triarko

58

JAKARTA — Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi (MK), melaporkan Ketua MK, Arief Hidayat, ke Dewan Etik MK. Koalisi ini berasal dari sejumlah lembaga, di antaranya ICW, Perludem, Lingkar Madani, dan perwakilan individu. Pelaporan ini atas dugaan lobi yang dilakukan dengan Anggota DPR terkait pemilihan hakim MK dari perwakilan DPR.

Menurut Tama S Langkun, laporan tersebut berdasarkan pada indikasi yang beredar di media terkait pemilihan Ketua MK yang diduga karena adanya lobi politik. “Ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua pihak, baik dari masyarakat maupun dari internal MK. Kalau sudah diduga adanya lobi-lobi tersebut terjadi, maka kemudian potensi pelanggaran juga bisa terjadi,” ungkapnya, Rabu (6/12/2017).

Lobi politik pemilihan Ketua MK ini juga diduga erat kaitannya dengan perkara yang sedang berproses di MK. Dewan Etik MK diharapkan melakukan penelusuran untuk menjaga independensi keberpihakan dan integritas lembaga tersebut.

“Jika indikasi-indikasi yang beredar di media itu betul adanya, maka sekurang-kurangnya punya potensi melanggar aturan MK itu sendiri, yaitu kode etik,” terang Tama.

Jika tak ada lagi independensi, maka akan berpengaruh terhadap putusan perkara. Akibatnya, tak ada keadilan dalam putusan bagi pihak yang berperkara.

Dalam kode etik dan aturan pedoman hakim, juga ditegaskan, bahwa hakim tak boleh berpihak. Dengan dugaan lobi politik, maka hakim MK berpotensi melanggar kode etik dan pedoman hakim dalam mengeluarkan putusan.

“Yang paling krusial soal integritas, yang merupakan hal sangat penting. Kalau kemudian ada pelanggaran integritas hakim, maka posisi kenegarawanan hakim dipertanyakan,” ujarnya.

Dengan demikian, kelayakan menjadi hakim MK maupun Ketua MK patut dipertanyakan. Hal ini, kata Tama, harus menjadi perhatian serius Dewan Etik.

Pemilihan Ketua MK oleh DPR juga dinilai tak transparan. “Kita tidak punya indivasi yang cukup tiba-tiba tanpa indivasi yang cukup langsung masuk proses fit and proper test, tak ada masukan dari masyarakat. Padahal, sebetulnya dalam ketentuan secara UU, ketika hakim MK akan dipilih harus melalui proses yang betul. Ada salurannya lewat pemerintah, lewat DPR, dan lewat Mahkamah Agung. Dari ketiga ini ada pakem-pakem yang harus dipahami dan dijalani di antaranya partisipatif,” paparnya.

Komentar