Komnas HAM: Kekerasan di Papua Meningkat

JAYAPURA — Komnas HAM Perwakilan Provinsi Papua mencatat bahwa eskalasi kekerasan di provinsi paling timur Indonesia itu pada akhir 2017 bukannya menurun, tapi meningkat.

Hal ini diungkapkan oleh Frits B Ramandey, Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua di Kota Jayapura, Sabtu, guna memperingati hari HAM ke-69 pada 10 Desember 2017 se-tanah Papua yang akan dipusatkan di Kabupaten Biak Numfor.

“Hal ini antara lain dapat dilihat dengan terjadinya mogok kerja di kawasan tambang emas di Tembagapura, Kabupaten Mimika, serta teriadinya berbagai peristiwa penembakan,” katanya.

Menurut dia, tanah Papua terdiri dari berbagai macam suku dan berbagai macam bahasa yang berbeda-beda, apalagi kaya akan hasil bumi, yang ternyata tidak sebanding dengan kondisi kehidupan rakyat Papua yang masih keterbatasan.

Kemiskinan, pengangguran, dan keterbelakangan masih menghiasi kehidupan rakyat Papua sampai dengan saat ini. “Ketidakpuasan warga Papua ini diduga di antaranya sebagai akibat berbagai kebijakan pemerintah pusat yang dinilai diskriminatif, sehingga berdampak pada munculnya berbagai gejolak penentangan atau penolakan,” katanya.

Segala bentuk penentangan dan penolakan yang dilakukan rakyat Papua ini, kata dia, kemudian dicap sebagai tindakan makar, sehingga disikapi dengan tindakan represi yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa manusia yang meninggal dunia maupun yang luka-luka.

Sementara langkah pemerintah dengan melakukan pendekatan keamanan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Papua bukannya berdampak pada penciptaan rasa aman, tetapi justru berujung pada terjadinya berbagai bentuk tindak kekerasan.

Lihat juga...