KOPEL Soroti Pengelolaan Anggaran Pemkab Bogor

BOGOR – Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia, menilai Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, gagal mengelola anggaran belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, salah satunya pendidikan.

“Tiga tahun berturut-turut APBD Kabupaten Bogor mengendap atau ada SILPA sebesar Rp1 triliun, kepala daerah gagal dari sisi eksekusi maupun pemanfaatan anggaran,” kata Direktur KOPEL Indonesia, Samsudin Alimsyah, kepada wartawan, di Bogor, Rabu (27/12/2017).

Ia mengatakan, kepala daerah berbeda dengan direktur sebuah perusahaan yang bertugas mencari dana lalu disimpan. Sedangkan bupati atau wali kota diamanatkan untuk membelanjakan anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan.

Kasus di Kabupaten Bogor, sejak 2016 memiliki daftar sekolah rusak yang cukup tinggi di Indonesia, berdasarkan data Dinas Pendidikan terdapat 6.265 ruang kelas SD dan SMP dalam kondisi rusak.

“Terdapat 188.349 anak selama ini terpaksa mengikuti kegiatan belajar mengajar dalam kondisi tidak aman dan nyaman, bahkan terancam keselamatannya,” katanya.

Sejak dua tahun terakhir, lanjutnya, KOPEL Indonesia fokus untuk mengadvokasi persoalan pendidikan di Kabupaten Bogor, bahkan telah membuat peta jalan perbaikan sekolah rusak.

Banyak kejadian sekolah ambruk, tapi tidak satu pun dari pejabat maupun anggota DPRD Kabupaten Bogor yang datang meninjau lokasi sekolah tersebut.

Hasil realisasi sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) Kabupaten Bogor tahun 2017 sebanyak Rp1,2 triliun dirilis oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan.

“Ini mengindikasikan adanya praktik penganggaran yang tidak sehat,” katanya.

Lihat juga...