Korsel Yakin Pyongyang Akan Maju ke Perundingan Pada 2018

SEOUL – Korea Selatan memperkirakan Korea Utara akan mulai bersedia maju ke meja perundingan dengan Amerika Serikat pada tahun depan. Kendati demikian, hal tersebut tidak mengurangi kewaspadaan Seoul dengan membentuk satuan militer khusus, yang menangani ancaman nuklir dari Korea Utara.

Pada Jumat (22/12/2017) pekan lalu, Dewan Keamanan PBB memberlakukan sanksi baru lebih berat kepada Korea Utara sebagai balasan atas uji peluru kendali antarbenua oleh negara tersebut. Pyongyang kemudian menyebut langkah Dewan Keamanan itu sebagai perang dan pengucilan ekonomi.

“Korea Utara akan mulai mengupayakan perundingan dengan Amerika Serikat dan pada saat bersamaan ingin diakui sebagai negara dengan hak mengembangkan senjata nuklir,” kata laporan Kementerian Penyatuan Korea Selatan, tanpa penjelasan lebih lanjut, Selasa (26/12/2017).

Sementara Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyatakan, akan menugaskan empat satuan militer untuk mengawasi kebijakan Korea Utara. Pengawasan dilakukan dengan tujuan merespon dan mencegah ancaman nuklir serta rudal Korea Utara.

Ketegangan kawasan terus meninggi akibat program nuklir dan rudal Korea Utara. Diplomat dari Amerika Serikat sudah menegaskan bahwa mereka mengupayakan solusi damai, namun Presiden Donald Trump justru menyebut perundingan sebagai langkah yang sia-sia. Trump menyatakan bahwa Pyongyang harus berkomitmen untuk menghentikan program nuklir mereka sebelum membuka meja perundingan.

Dalam pernyataan yang disiarkan oleh kantor berita KCNA, Korea Utara mengatakan bahwa Amerika Serikat saat ini tengah ketakutan atas kekuatan nuklir Pyongyang. China, yang selama ini menjadi sekutu terbesar Korea Utara, dan Rusia sama-sama mendukung sanksi terbaru dari Dewan Keamanan.

Sanksi terbaru tersebut ditujukan untuk membatasi akses Korea Utara terhadap produk minyak jadi dan mentah, serta menghambat remitansi dari pekerja di luar negeri. Pada Selasa (26/12/2017), Beijing merilis data bea cukai yang mengindikasikan bahwa China telah menghentikan ekspor produk minyak ke Korea Utara pada November lalu.

China, yang merupakan sumber utama Korea Utara untuk mendapatkan pasokan energi, tidak mengekspor bensin, bahan bakar pesawat, dan jenis minyak lainnya kepada negara tetangganya pada bulan lalu. China juga menghentikan impor bijih besi dan batu bara dari Korea Utara pada bulan yang sama.

Dalam perkiraan politik luar negeri 2018, Kementerian Penyatuan Korea Selatan menyatakan, Korea Utara pada akhirnya akan menyerah terhadap tekanan sanksi ekonomi dari berbagai pihak.

Sementara itu Rusia menyatakan siap bertindak sebagai penghubung antara Korea Utara dan Amerika Serikat. “Posisi sebagai penghubung akan dilakukan jika kedua belah pihak menginginkan Rusia untuk memainkan peran sebagai penghubung,” kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, Selasa (26/12/2017).

Moskow telah lama meminta kedua belah pihak untuk mengadakan perundingan. Hal itu dibutuhkan untuk mengurangi ketegangan karena program nuklir dan misil yang dilakukan Korea Utara, yang berusaha menentang resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa selama bertahun-tahun. “Kesiapan Rusia untuk membersihkan jalan bagi upaya penurunan ketegangan sudah jelas,” tambah Dmitry Peskov.

Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov pada Senin (25/12/2017) meminta Washington dan Pyongyang untuk memulai perundingan, dengan mengatakan bahwa Rusia siap memfasilitasi perundingan semacam itu. (Ant)

Lihat juga...