KPI: Stasiun Televisi Lakukan 82 Pelanggaran Selama 2017

JAKARTA — Setiap akhir tahun Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melakukan refleksi. KPI mengumumkan 82 pelanggaran yang dilakukan Stasiun Televisi dan Radio pada 2017. Angka tersebut menurun jika dibandingkan dengan pelanggaran yang terjadi pada 2016.

“Sebanyak 82 pelanggaran tahun ini terdiri dari, 69 teguran tertulis pertama, delapan teguran tertulis kedua dan lima penghentian acara sementara, “ kata Komisioner KPI Pusat Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran, Hardly Stefano Pariela saat acara ‘Refleksi Akhir Tahun 2017 KPI dan Ekspose Hasil Survey Indeks Kualitas Program Siaran TV’, di Hotel Grand Sahid Jaya, Kamis (21/12/2017).

Lebih lanjut, Hardly menerangkan, tahun lalu jumlah sanksi untuk radio dan televisi mencapai 175 pelanggaran. “Terdiri dari 157 teguran tertulis pertama, 14 teguran tertulis kedua, dan empat penghentian sementara, “ terang Hardly.

Menurut Hardly, jumlah pelanggaran paling banyak tetap pada televisi. “Kalau radio sangat jarang mungkin hanya dua sampai empat pelanggaran. Karena tingkat kesalahan di radio tidak terlalu tinggi. Kalau televisi potensi tingkat pelanggarannya cukup tinggi karena media audio visual,” ungkapnya.

Hardly menyampaikan, orang yang menonton televisi juga lebih tinggi ketimbang mendengar radio. Selain itu, tingkat pelanggaran televisi cukup tinggi karena persaingan televisi saat ini semakin ketat. Para perusahaan televisi berlomba membuat acara yang menarik tanpa memperhatikan kaidah yang sudah ada.

“Mereka berlomba-lomba menyajikan tontonan yang atraktif karena itu kemudian menjadi dorongan bagaimana menyajikan tontonan tanpa memperhatikan regulasi dan rambu-rambu yang harus dipatuhi. Hal Itu kemudian yang membuat potensi pelanggaran di televisi lebih tinggi dari pada radio,” paparnya.

Namun jika melihat perbandingan dari tahun ke tahun, tingkat kepatuhan seluruh lembaga penyiaran baik televisi maupun radio itu meningkat tahun ini. Sebab, kebijakan KPI dalam melakukan strategi atau pendekatan dalam pengawasan isi siaran dengan cara persuasif dan imperatif.

“KPI menitikberatkan adanya sinergi antara para pemangku kepentingan penyiaran untuk meningkatkan kualitas isi siaran,” tandasnya.

Adapun, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, Anggota Komisi I DPR RI, menilai TV dan radio jangan hanya money oriented. Hal tersebut hanya akan menghasilkan siaran yang tidak bermanfaat karena hanya menguntungkan sesaat.

“Banyak siaran saat ini hanya memikirkan keuntungan sesaat. Sehingga banyak tayangan tak bermutu seperti talkshow yang berisi lucu-lucuan,” katanya.

Menurut Dave, hal itu hanya merusak masyarakat Indonesia. Di sinilah perannya KPI.

“KPI bertugas menyajikan tontonan yang mencerdaskan masyarakat. Jadi KPI langsung bisa menegur acara-acara tak bermutu tersebut,” pungkasnya.

 

Lihat juga...