KPK Dampingi Pemprov Malut Bahas RAPBD 2018

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipastikan mendampingi Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) dalam menyukseskan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2018.

“Pendampingan tersebut bertujuan untuk mencegah atau meminimalisir potensi terjadinya tindak pidana korupsi (Tipikor) terkait pembahasan APBD”, kata Pahala Nainggolan, Deputi Bidang Pencegahan KPK, di Gedung KPK Jakarta, usai melakukan pertemuan tertutup dengan Gubernur Provinsi Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, Jumat (22/12/2017).

Kedatangan Abdul Gani Kasuba ke Gedung KPK tersebut, dalam rangka mengadu atau melaporkan kepada KPK terkait molornya pembahasan APBD Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran (TA) 2018. Dirinya secara resmi telah meminta bantuan KPK untuk melakukan pendampingan untuk memastikan, pembahasan APBD berjalan transparan, bersih atau bebas dari kasus korupsi.

Gubernur Maluku Utara meyakini, ada dugaan “permainan” yang sengaja dilakukan oleh sejumlah oknum, masing-masing dari pihak legistlatif maupun dari pihak eksekutif, sehingga sampai saat ini pembahasan APBD tersebut molor alias tidak kunjung selesai.

Dirinya berharap, bahwa dengan meminta bantuan KPK setidaknya akan meminimalisai potensi adanya korupsi, suap maupun gratifikasi terkait pembahasan APBD.

Pahala Nainggolan menjelaskan, pihaknya segera memberangkatkan satu tim KPK untuk mendampingi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara hingga finalisasi atau tahap akhir persetujuan dan penanda tanganan APBD dinyatakan 100 persen selesai atau disahkan.

Pahala Nainggolan manjamin, KPK akan mendampingi Pemprov Maluku Utara yaitu dengan cara melakukan pemantauan dan pengawasan, termasuk di antaranya supervisi serta pencegahan korupsi. Tim KPK juga memastikan, agar pembahasan penyusunan APBD tersebut berjalan sesuai harapan seluruh masyarakat Provinsi Maluku Utara.

Lihat juga...