KPK: Keterlibatan Novanto Kasus E-KTP Perlu Pembuktian dalam Persidangan

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan bahwa pihaknya masih melakukan pendapaman sekaligus pembuktian, salah satunya adalah terkait peran dan keterlibatan Setya Novanto dalam kasus perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Kasus Tipikor yang dimaksud adalah proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau e-KTP.

Demikian penjelasan yang disampaikan Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi wartawan terkait hasil persidangan pembacaan vonis atau putusan untuk terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong di Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta.

Dalam persidangan tersebut majelis hakim sempat menyebut bahwa Setya Novanto diduga telah menerima sejumlah uang dari sejumlah proyek e-KTP sebesar 7,3 juta Dolar Amerika (USD).

Menurut Febri Diansyah pihak KPK pada dasarnya masih berupaya membuktikan pernyataan hakim terkait penerimaan sejumlah uang dalam persidangan Setya Novanto berikutnya.

Pengakuan Andi Agustinus bahwa dirinya telah memberikan sejumlah uang secara bertahap atas permintaan Setya Novanto sebenarnya sudah cukup menguatkan bukti dan fakta keterlibatanya dalam pusaran kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Dalam persidangan Andi Agustinus terungkap bahwa Setya Novanto berupaya sedemikian rupa atau menghalalkan segala macam cara agar bisa mengendalikan dam mengatur proses lelang tender proyek e-KTP sesuai dengan keinginannya.

Salah satu tujuannya adalah untuk kepentingan memperkaya diri sendiri, korporasi maupun orang lain, namun KPK rupannya sudah menyiapkan sejumlah bukti untuk mengungkap peran dan pengaruh Setya Novanto.

“Beberapa fakta dan temuan baru terkait sejauh mana peran dan keterlibatan Setya Novanto dalam kasus perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Proyek e-KTP masih harus dibuktikan dalam persidangan Setya Novanto berikutnya. KPK sudah menyiapkan sejumlah bukti yang lebih spesifik yang berkaitan dengan peran dan pengaruh Setya Novanto dalam kasus korupsi e-KTP,” jelas Febri di Jakarta, Kamis (21/12/2017).

Febri menambahkan bahwa pihak KPK telah mengabulkan permohonan Andi Agustinus menjadi “Justice Collaborator” atau sebagai pihak bersedia bekerjasama dengan KPK dalam mengungkap lebih jauh sebuah kasus perkara korupsi.

KPK tentu saha berharap bahwa Andi Agustinus tetap konsisten atau menepati janjinya untuk membongkar tuntas siapa saja pihak yang terlibat dalam kasus perkara korupsi e-KTP.

“KPK tentu memerlukan waktu lebih lama untuk mengungkap secara tuntas kasus perkara korupsi e-KTP, prosesnya sangat panjang dikarenakam begitu besarnya potensi kerugian anggaran keuangan negara yaitu sekitar 2,3 triliun rupiah. Kemudian juga adanya faktor banyaknya pihak-pihak yang diduga ikut terlibat di dalamnya, baik secara langsung maupun tidak langsung” pungkas Febri

Lihat juga...