KPK Periksa Bupati Nganjuk sebagai Tersangka Gratifikasi

JAKARTA – Bupati Nganjuk non aktif Taufiqurrahman telah menjalani pemeriksaan pertama dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Kasus korupsi yang menjerat Taufiqurrahman berkaitan dengan penerimaan hadiah atau janji (gratifikasi) terkait sejumlah proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

Menurut keterangan resmi yang disampaikan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah saat dikonfirmasi wartawan di Gedung KPK Jakarta, memang benar penyidik KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Nganjuk non aktif Taufiqurrahman. Namun Taufiqurrahman hanya terdiam saat ditanya sejumlah wartawan terkait materi pemeriksaan kasus perkara korupsi yaitu gratifikasi.

Febri Diansyah menjelaskan bahwa penyidik KPK mendalami adanya permintaan sejumlah imbalan yang dilakukan Tafiqurrahman. Yang bersangkutan diduga menerima sejumlah uang terkait dengan promosi atau mutasi jabatan maupun pengangkatan serta pengisian jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparat Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

Selain memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap Taufiqurrahman, penyidik KPK juga memanggil sejumlah tersangka lainnya dalam kasus yang sama. Masing-masing Ibnu Hajar, mantan Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk serta Mohammad Bisri, mantan Kepala Bagian (Kabag) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Nganjuk.

“Penyidik KPK baru saja selesai melakukan pemeriksaan perdana terhadap Taufiqurrahman, mantan Bupati Nganjuk non aktif, yang bersangkutan diperiksa sebagai tersangka dalam kasus perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yaitu gratifikasi terkait sejumlah proyek dan proses pengangkatan maupun pengisian sejumlah jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur,” kata Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Selasa (19/12/2017).

Febri Diansyah menambahkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan penyidik KPK terhadap Taufiqurrahman tersebut sebenarnya merupakan hasil pengembangan penyidikan setelah sebelumnya petugas KPK melakukan kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di sejumlah wilayah, masing-masing di Nganjuk dan Jakarta.

Taufiqurrahman sebelumnya diduga telah berulangkali atau sering menerima sejumlah uang  sebagai sebuah bentuk penerimaan gratifikasi, di antaranya Taufiqurrahman telah menerima sejumlah uang tunai dari pengusaha atau rekanan di Nganjuk yang diperkirakan senilai Rp2 miliar dengan tujuan memenangkan lelang tender proyek di Kabupaten Nganjuk.

Lihat juga...